Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

LMND: Tidak Boleh Ada Negosiasi Lagi, Segera Cabut Izin Freeport!

SENIN, 06 MARET 2017 | 22:38 WIB | LAPORAN:

RMOL. Sikap PT. Freeport Indonesia yang mengancam akan merumahkan ribuan karyawan asal Indonesia dan akan mengambil langkah arbitrase terus menuai kecaman.

Kecaman juga datang dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi( LMND) Jambi. Mereka juga membangun posko di simpang IV Bank Indonesia Kota Jambi, untuk seruan perlawanan.

"Freeport ini sudah keterlaluan,  Indonesia sudah sangat di hina dan di rendahkan sebagai negara yang merdeka, tidak ada kata lain selalin usir mereka dari bumi pertiwi ini," tegas ketua Eksekutif LMND Jambi, Dino Efran dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (6/3).


Dia juga menegaskan bahwa pemerintah harus bersikap tegas terhadap Freeport. Pemerintah juga tidak boleh takut dengan ancaman yang diberikan Freeport.

"Pemerintah harus tegas terhadap Freeport. Tidak boleh ada negosiasi lagi, segera cabut izin mereka. Kita harus berdaulat sebagai bangsa, jika benar pemerintah ingin Trisakti tercapai seutuhnya, serta tegakkan pasal 33 UUD 1945," tambah Dino.

Oleh karena itu, masih kata Dino, LMND meminta semua elemen gerakan di Indonesia, utamanya Provinsi Jambi menyatukan tekat dalam satu gerakan untuk mengusir Freeport dari tanah Papua.

"Mari semua elemen gerakan baik itu Mahasiswa, Ormas dan lain sebagainya yang ada di Indonesia untuk satu barisan melawan intervensi asing berkedok Investasi seperti Freeport," tandasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya