Lukman Hakim Saifuddin: Seluruh Dana Haji Bakal Dikelola BPKH, Tidak Digunakan Untuk Infrastruktur

Putra bekas Menteri Agama Saifuddin Zuhri ini menjelaskan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang akan diben­tuk pemerintah merupakan ba­dan sendiri yang terlepas dari Kementerian Agama. Nantinya tugas BPKH adalah mengelola dana haji. Berikut penjelasan Menteri Lukman Hakim;

Apa sih tujuan pembentu­kan dari BPKH ini?
Untuk memperkuat struk­tur kelembagaan Kementerian Agama. Jadi ini yang dalam wak­tu dekat akan segera kita isi.

Kapan akan dibentuknya?

Kapan akan dibentuknya?
Tahun ini juga kita akan mengisi, ada BPKH.

Nantinya yang menjadi ang­gota BPKH siapa saja?
Ini nanti yang akan kita isi dengan orang-orang yang kom­peten yang diseleksi melalui pansel yang sudah bekerja saat ini. Saat ini pansel sudah mendekati akhir dari tahapan proses seleksi.

Sudah di tahap apa pemben­tukan BPKH?
BPKH sekarang sudah menje­lang akhir. Sekarang sudah me­masuki tahap wawancara oleh panitia seleksi kepada semua calon yang ada.

Jadi sekarang sedang dilaku­kan wawancara pada sejumlah calon yang sudah lolos asess­ment yang sudah lolos psikotes dan beberapa persyaratan sebe­lumnya.

Lalu kapan akan ditentu­kan?
Mungkin tinggal menunggu hari, untuk lalu Pansel tinggal menetapkan sejumlah nama-nama yang memang sudah me­menuhi kualiifikasi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan segera kita dapatkan.

Setelah itu langsung diserahkan ke Presiden?
Iya, nantinya akan diserahkan kepada Presiden sehingga dapat ditetapkan oleh Presiden.

Sebenarnya apa sih tugas utama BPKH itu?
Jadi nanti seluruh dana haji akan dikelola oleh BPKH yang merupakan badan tersendiri yang sama sekali terlepas dari Kementerian Agama.

Ada isu yang beredar bahwa keuangan haji digunakan untuk biaya pembangunan infrastruktur. Betul begitu?
Sama sekali nggak betul. Itu tidak ada kalau dana haji digu­nakan untuk infrastruktur.

Soal lain. Saat menerima kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud baru-baru ini apakah isu terkait san­tunan bagi korban insiden crane di Masjidil Haram ikut dibicarakan?
Pemerintah Saudi Arabia telah berjanji bahwa ini akan menjadi prioritas mereka juga.

Lantas mengapa hingga kini dana santunan itu belum juga cair?
Ya memang prosesnya masih menunggu, karena ada beberapa negara yang belum lengkap data-datanya. Baik data-data yang terkait dengan data kor­bannya maupun data ahli waris yang akan menerima santunan tersebut.

Indonesia sudah sejak be­berapa bulan lalu siap dengan data-data itu, tapi karena negara lainnya belum, maka (Indonesia) terpaksa harus menunggu (neg­ara lain yang belum lengkap datanya).

Kenapa tidak disalurkan sa­ja untuk korban di Indonesia terlebih dahulu?
Nah, pemerintah Saudi Arabia menghendaki serantak pe­nyaluran santunan tersebut. Jadi inilah perkembangannya sejauh ini.

Lalu apa saja yang dilakukan pemerintah sambil menunggu negara lain meleng­kapi datanya?
Iya, kita melalui konsulat jenderal dan Kedutaan Besar Republik Indonesia kita yang ada di Riyadh terus memonitor perkembangan terkait dengan pencairan dana (santunan korban crane) ini.

Berarti sudah dipastikan dong bahwa dana santunan itu ada dan akan diberikan ke­pada para korban crane oleh pemeritah Arab Saudi?
Tentu ada, karena itu meru­pakan janji raja Arab Saudi. Hanya saja ada persoalan yaitu masih harus menunggu negara lain melengkapi data-data. ***