Berita

Foto/Net

Politik

PKS: Stop Kriminalisasi Ulama!

MINGGU, 05 MARET 2017 | 17:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pihak kepolisian untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi yang dilakukan terhadap ulama.  

Apalagi, jika ulama yang dikriminalisasi tersebut merupakan panutan umat Islam Indonesia.

"Jangan sampai ada upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warga negara Indonesia, terutama kalangan ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia, sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini," ujar Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (5/3).


Lebih lanjut, Sohibul Iman juga mendesak pemerintah dan penegak hukum untuk bertindak secara adil, transparan, konsisten, dan profesional. Sehingga, proses politik tidak mengintervensi penegakan hukum yang berlangsung.

"Dan sebaliknya penegak hukum agar tidak bermain politik agar tegakknya hukum yang adil," tukasnya. [ian]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya