Hujan kritikan publik tak membuat Pansus RUU Pemilu mengendorkan niat untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jerman dan Meksiko. Pansus keukeuh akan berangkat dengan alasan ada hal penting yang harus dipelajari secara langsung di Jerman dan Meksiko.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menganggap, kritik sejumlah kalangan sebagai bagian kontrol mayarakat terhadap kinerja DPR.
Kritikan itu menjadi cambuk sekaligus motivasi para anggota Dewan untuk memperbaiki kinerja dan menjaga amanah dalam menjalankan tugas. Namun, tidak berarti kritikan tersebut otomatis membatalkan rencana kunjungan yang bakal dilakukan pada 11 hingga 15 Maret ini.
“Kritik yang dilontarkan sejumlah kalangan mendorong kami untuk menjalankan amanah dan bekerja lebih serius. Namun, kunjungan kerja itu harus tetap dilakukan karena ada beberapa persoalan yang tak bisa dipelajari tanpa kunjungan tersebut,†ucap politisi PAN ini.
Yandri beralasan, kunker ke Jerman dan Meksiko itu penting untuk memperkaya materi dan kajian dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas Dewan. Di kedua negara itu, Pansus akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan KPU setempat untuk mengorek informasi mengenai penggunaan voting elektronik atau e-voting dalam Pemilu. Pihaknya juga akan mencari tahu format pembiayaan partai oleh negara yang diterapkan di sana.
Hal-hal seperti ini, kata dia, tidak bisa didapat hanya dengan menggandalkan internet. Bahkan, bertanya langsung kepada perwakilan kedua negara tersebut yang ada di Indonesia juga tidak bisa.
“Waktu saya berdiskusi dengan Sekretaris Utama Kedubes Jerman, mereka mengatakan partai politik di negaranya dibiayai negara. Saat saya tanya bagaimana formatnya, mereka bilang tidak tahu. Makanya, kita perlu bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Jerman) dan mendiskusikan persoalan tersebut,†ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, Pansus RUU Pemilu juga akan mengkaji tentang sistem peradilan Pemilu di kedua negara tersebut. Sebab, tidak semua kasus Pemilu di Jerman dan Meksiko dibawa ketingkat pusat seperti yang terjadi di Indonesia selama ini.
“Di negara kita, semua sengketa Pemilu, termasuk yang terjadi kabupaten/kota dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang ada di Jakarta. Di negara mereka, nggak semua sengketa Pemilu dibawa ke pusat. Mereka bisa selesaikan di perwakilan daerah. Soal itu, kita belum tahu formatnya. Jadi, harus kita pelajari,†tandasnya.
Sebelumnya, beberapa pegiat Pemilu mengecam rencana kunker ini. Mereka menyindir, pimpinan Pansus RUU Pemilu dan pimpinan DPR telah gagal paham dalam memandang aturan Pemilu.
“Sistem Pemilu di Meksiko dan Jerman memiliki banyak perbedaan dengan Indonesia. Kami menyimpulkan, anggota dewan gagal memahami sistem Pemilu di negeri ini, serta sistem (pemilu) di Jerman dan Meksiko,†kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chainiago menilai, kunker Pansus RUU Pemilu itu sekadar menghambur-hamburkan anggaran. Keberangkatan mereka ke Jerman dan Meksiko tak akan berdampak besar, karena kedua negara tersebut memiliki kultur dan sistem yang jauh berbeda dengan Indonesia.
Selain itu, perdebatan seputar RUU Pemilu yang ada di DPR selalu berkutat pada persoalan yang sama, yaitu terkait besaran parliamentary threshold (PT), presidential threshold (preshodl), sistem tertutup atau terbuka, dan sebaran kursi anggota Dewan. “Dari periode ke periode, perdebatan seputar RUU Pemilu berkutat pada persolan itu. Landasan filosofis dan yuridisnya sudah jelas. Jadi, apa yang mau mereka bandingkan dengan Jerman dan Meksiko?†tegas Direktur Voxvol Center itu.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini merasa sangat aneh dengan rencana Pansus RUU Pemilu. Sebab, dalam daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU Pemilu dari pemerintah dan partai politik di DPR, tidak ada yang terkait dengan sistem Pemilu di Jerman dan Meksiko.
“Tak satu pun yang merencanakan mengganti sistem Pemilu proporsional menjadi campuran, sebagaimana yang dianut di Jerman. Jadi, untuk apa ke sana,†kritik Titi.
[ian]
