Dalam rangka mewujudkan pembangun dari pinggiran serta pemerataan pembangunan sesuai nawacita, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan tiga bendungan baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Bahkan tahun ini akan ada satu bendungan lagi dibangun.
Provinsi NTT dikenal sebagai provinsi yang sering mengalami kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan permukiman perkotaan, peternakan, dan pertanian. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT.
Ketiga bendungan tersebut yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.
Sejak dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2014 lalu, progres pembangunan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, dengan biaya sebesar Rp 710 miliar mencapai 87,11 persen. PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor diberikan target penyelesaian pada Juli 2017.
Keberadaan Bendungan Raknamo diharapkan untuk menyediakan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit sebesar 100 liter per detik, irigasi 1.250 hektar lahan pertanian di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, pengendalian banjir daerah hilir Kota Kupang, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikro dengan daya 0,22 MW.
Sementara itu, untuk pembangunan Bendungan Rotiklot yang pada saat dilakukan groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo pada 28 Desember 2015 lalu, hingga kini progresnya telah mencapai 44 persen, lebih cepat dari target sebesar 33 persen.
Bertindak selaku kontraktor PT Nindya Karya-PT. Universal Suryaprima KSO dengan nilai kontrak sebesar Rp 470 miliar. Bendungan Rotiklot memiliki daya tampung sekitar 2,67 juta kubik ditargetkan pembangunannya selesai pada 2018.
Adapun manfaat dari Bendungan Rotiklot ini diharapkan mampu mengairi jaringan irigasi seluas 139 hektar (padi), 500 hektar (palawija),mengurangi debit banjir 500 m3/detik, penyediaan listrik 0,15 MW, dan suplai air baku untuk masyarakat dan Pelabuhan Atapupu sebesar 40 liter per detik.
Selanjutnya, pembangunan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, kontraknya telah ditandatangani pada Desember 2016 lalu dengan PT Nindya Karya (Persero) sebagai kontraktor dengan nilai kontrak sebesar Rp 849,9 miliar. Progres fisik sampai saat ini mencapai 0,7 persen dan ditargetkan selesai pada akhir 2020.
Meskipun begitu, Kementerian PUPR berupaya mempercepat proses pembangunan Bendungan Napun Gete sehingga diharapkan dapat selesai dalam waktu kurang dari lima tahun sejak penandatanganan kontrak.
"Saya selalu mengingatkan kontraktor untuk memacu progres fisik pembangunan bendungan. Kalau normalnya 5 tahun, kita upayakan untuk selesai dalam 3-4 tahun saja,†tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Imam Santoso di Jakarta, Rabu, (1/3).
Bendungan Napun Gete direncanakan memiliki volume tampungan sebanyak 7,63 juta meter kubik, direncanakan dapat mengairi irigasi seluas 700 hektar, menediakan air baku sebanyak 0,20 meter kubik per detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt.
Di samping bendungan, juga telah dibangun infrastruktur strategis lainnya, yakni tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia-Timor Leste yang berada di Wini, Motaain, dan Motamasin. Termasuk pengembangan permukiman di sekitar perbatasan.
Untuk mendukung konektivitas, telah dibangun jalan perbatasan yang dikenal dengan istilah Sabuk Merah Sektor Timur dengan total panjang 176,19 km dimana tahun 2016 sudah berhasil tembus 48,19 km, tahun ini akan ditambah 104 km dan sisanya akan selesai tahun 2018.
[ian]
