DPR mendukung Kedutaan Besar RI di Qatar untuk memiliki gedung kantor baru pada tahun 2017.
Hal itu mengemuka dalam acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota Komisi I DPR RI dipimpin oleh Abdul Kharis Almasyhari dengan Duta Besar RI untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhammad Basri Sidehabi, kemarin.
Dalam RDP, Abdul Kharis menyampaikan tujuan kunjungan Komisi I DPR guna memberikan penguatan diplomasi parlemen terhadap pelaksanaan politik luar negeri dan pengawasan parlementerkait pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN termasuk tugas Dubes atau Perwakilan RI.
Delegasi terdiri dari Sukamta Mantamiharja (PKS); Marinus Gea (PDIP); Fayakhun Andiadi (Golkar); Dave Akbarsyah Laksono (Golkar); Biem Triani Benjamin (Garindra); Elnino M. Husein Mohi, (Gerindra); Dr. Sjarifuddin Hasan (Demokrat); Supiadin Aries Saputra (Nasdem), Syaifullah Tamhila Djaperi (PPP); Andika P. Puragabaya (Gerindra)
Dubes Basri mengatakan, KBRI telah menyampaikan proposal untuk pembelian gedung kantor baru kepada pemerintah pusat. Biaya sewa gedung perkantoran saat ini relatif mahal, bahkan pada 2016 sewanya naik hingga 30 persen sehingga lebih menguntungkan membeli kantor baru untuk jangka panjang. Selain itu kantor yang ada saat ini dianggap kurang representatif, termasuk dalam segi keamanan dan estetika.
KBRI telah memperoleh beberapa alternatif penawaran untuk calon gedung kantor yang baru. Salah satunya terletak di kawasan Azziyah seluas tanah 2.011 meter persegi dengan harga penawaran 4.533.000 dolar AS (sekitar Rp 61.195.500.000). Anggota DPR berjanji untuk mengupayakan agar KBRI segera untuk memiliki gedung baru pada 2017.
Delagasi Komisi I DPR mendukung KBRI untuk segera memiliki gedung baru
"Kawan kawan akan memperjuangkan beli gedung," ujar Syaifullah Tamhila Djaperi.
Elnino M. Husein Mohi juga menyatakan dukungannya agar KBRI penya gedung baru setelah melihat kantor KBRI yang disewa sejak 1999. "Alhamdulilah, DPR mendukung kita untuk beli kantor baru," ungkap mantan anggota DPR ini dengan sumringah.
Ditambahkan bahwa proposal pembelian gedung sudah disampaikan dan jika disetujui maka pembelian dapat dilakukan pada tahun 2017 dengan mekanisme beli cicil yaitu dengan mengubah biaya sewa menjadi biaya cicilan.
"Dalam jangka panjang akan menguntungkan bagi pemerintah," ujar mantan Irjen TNI ini. Diutarakan pula bahwa pembelian gedung tersebut akan menjadi hadiah terindah bagi peringatan 40 tahun hubungan bilateral RI-Qatar.
Menurut Pelaksana Fungsi Politik KBRI Doha, Boy Dharmawan, selama kunjungan di Qatar, delegasi Komisi I DPR melakukan berbagai pertemuan dengan pihak-pihak terkait setempat antara lain Parlemen Qatar, (Majelis Shura); Kantor Televisi Aljazeera; dan kunjungan lainnya yang terkait dengan ruang lingkup Komisi I DPR.
[wid]
