Pembagian Anggaran Jangan Hanya Berdasar Jumlah Penduduk

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mendukung upaya daerah tertinggal untuk mendapatkan pemerataan anggaran negara.

Menurutnya, hal itu penting karena selama ini pola pembagian anggaran terpaku hanya pada ketentuan jumlah penduduk. Akibatnya, daerah tertinggal yang memiliki daerah luas tetapi berpenduduk terbatas mendapatkan jatah anggaran lebih kecil.

Contohnya, kata Zulkifli, selama ini Kota Surabaya mendapat jatah hingga Rp 9 triliun, tetapi Provinsi Maluku hanya mendapat jatah Rp 2,9 triliun.

"Jumlah tersebut sangat tidak adil, menimbulkan kesenjangan yang sangat besar. Kalau dibiarkan maka kesenjangan tersebut akan semakin lebar," ujarnya dalam acara ramah tamah dengan peserta sidang Tanwir Muhammadiyah di Rumah Dinas Gubernur Maluku, Kota Ambon (Jumat, 24/2).

Ikut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua, dan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Zulkifli melanjutkan, agar kesenjangan bisa diminimalisir maka perlu diperjuangkan pembagian anggaran negara tidak hanya berdasar jumlah penduduk dan luas daratan. Tetapi harus pula dipertimbangkan aspek luas wilayah perairan, karena memiliki banyak pulau. Ini penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal bisa disegerakan.

"Kalau pertimbangannya hanya jumlah penduduk maka daerah tertinggal yang penduduknya sedikit tidak akan pernah bisa maju," bebernya.

Pada kesempatan itu, Zulkifli juga menyampaikan harapannya agar Maluku bisa segera mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia. Terlebih, karena Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat besar, seperti sumber daya ikan laut dan sumber daya minyak yang ada di Blok Masela. [wah]