Berita

Hukum

KPK Diminta Telisik Jejak Calon Anggota BPKH

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017 | 14:14 WIB | LAPORAN:

Panitia Seleksi (Pansel) calon anggota Badan Pengelola‎ Keuangan Haji (BPKH) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Ketua Pansel BPKH Mulya Effendi Siregar menjelaskan bahwa kedatangannya dilakukan untuk menelusuri rekam jejak dari para calon anggota BPKH. Sedikitnya, terdapat 84 nama yang sudah terjaring dalam pendaftaran gelombang pertama.

Selain itu, pihaknya juga meminta pendapat dari KPK agar anggota BPKH yang terpilih nanti bisa benar-benar mampu menjaga integritas dan bersih dari catatan hukum.


"Kita sudah menerima masukan dari KPK, kami datang kemari untuk mengklarifikasi data-data yang sudah disampaikan KPK itu saja memastikan hal tersebut," ujar Mulya usai menemui pimpinan KPK.

Di kesempatan yang berbeda Jurubicara KPK Febri Diansyah mengapesiasi langkah pansel untuk menelusuri jejak calon anggota BPKH.

Menurut Febri, KPK pernah melakukan kajian tentang tata kelola penyelenggaraan haji. Selain itu, KPK juga pernah menangani kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Agama.

Untuk itu, juga penelusuran rekam jejak para calon anggota BPKH penting dalam menjaga integritas penyelenggaraan haji di Indonesia.

"Hal itu diharapkan bisa mencegah korupsi atau penyimpangan ke depan dalam pengelolaan haji di Indonesia," tutup Febri. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya