Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan MPR telah memberi contoh dengan melaksanakan UU yaitu UU 17/2014 tentang MD3 diantaranya memasyarakatan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
MPR telah melaksanakan sosialiasasi Empat Pilar MPR sebagai amanah UU.
"Tetapi di Jakarta ada yang belum melaksanakan UU, yaitu UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 83 ayat 1," kata Hidayat ketika membuka Sosialisasi dan Edukasi Empat Pilar MPR kerja sama MPR dan Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan bertema 'Menangkal Gerakan Radikalisme dan Peran Mahasiswa dalam Menjaga Keutuhan NKRI dan Pancasila' di Universitas Hamzanwadi, Selong, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/2).
Selain Hidayat, turut berbicara Anggota MPR dari Fraksi PAN, Muhammad Safruddin. Sosialisasi diikuti sekitar 300 peserta dari kalangan mahasiswa, siswa SLTA dan aktivis LSM.
Pasal 83 berbunyi, "kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI".
"Sampai kemarin Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) belum memberhentikan Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahja Purnama) yang sudah menjadi terdakwa kasus penistaan agama. MPR telah memberi contoh melaksanakan UU. UU bukan dipolemikkan tapi dilaksanakan," kata Hidayat.
UU tentang Pemda terutama Pasal 83 itu menjadi polemik yang melibatkan pakar hukum seperti mantan Ketua MK Mahfud MD, Hamdan Zoelva, dan lainnya. Ahli hukum mengatakan pasal itu tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Menurut Hidayat, UU tentang Pemda pasal 83 itu harus dilaksanakan dengan memberhentikan sementara gubernur yang sudah menjadi terdakwa dan memberhentikan secara tetap bila ada hukuman yang bersifat inkrah.
Di sisi lain, Hidayat melihat ada penerapan hukum yang tidak benar.
"Tapi ada orang yang berinfak dengan ikhlas untuk aksi damai 212, dan dananya tidak berkaitan dengan korupsi, narkoba, atau miras tapi menjadi tersangka pencucian uang. Ini merupakan penerapan hukum yang tidak benar," papar politisi senior PKS ini.
[rus]
