Berita

Hukum

Dalami Suap Di P2KTrans, KPK Periksa 5 Mantan Pejabat Kemenakertrans

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017 | 12:20 WIB | LAPORAN:

Lima mantan Sesditjen di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (23/2).

Mereka diperiksa dalam kasus dugaan suap dana optimalisasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KTrans) pada Kemenakertrans tahun 2014.

Kelima mantan Sesditjen itu yakni, mantan Sesditjen Penempatan Tenaga Kerja Maruli, mantan Sesditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bambang Satrio Leleono, mantan Sesditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Saut P Siahaan. Kemudian mantan Sesditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Bambang Setiabudi dan mantan Sekretaris Balitfo RR Aisyah Gamawati.


"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka CJM (Charles Jones Mesang)," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Diketahui, KPK mulai gencar memeriksa sejumlah saksi terkait kasus yang menyeret mantan anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa banyak saksi seperti Wakil Ketua Komisi IX DPR periode 2013-2014, Irgan Chairul Mahfiz dan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Soepriyanto serta istrinya yang juga mantan Wakil Ketua IX, Nova Rianti Yusuf atau Noriyu.

Dalam kasus ini, Charles Charles diduga ikut menerima gratifikasi sebesar 6,5 persen atau 9,75 miliar dari total anggaran optimalisasi di Kemenakertrans senilai Rp 150 miliar.

Uang itu diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima oleh Ditjen P2KTrans.

Atas perbuatannya, Charles dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya