. Perseteruan antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia mengenai penolakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pembangunan smelter yang tidak kunjung dilakukan Freeport menjadi perhatian publik.
Freeport dinilai tidak bersungguh-sungguh mengelola pertambangan di Papua sesuai dengan UU Minerba yang terbaru. PT. Freeport Indonesia adalah milik perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan Inc.
Di sisi lain ada pendapat yang mengemuka bahwa perubahan status dari Kontrak Karya (KK) ke IUPK adalah untuk mengalihakan pengelolaan Freeport dari AS ke Tiongkok.
"Pasalnya saat ini investasi Tiongkok di Indonesia naik 400 persen pada kuartal I 2016 termasuk investasi pembuatan smelter yang cukup besar oleh Tiongkok untuk mengolah bahan baku mentah minerba, dan hal tersebut mendorong peringkat investasi Tiongkok di Indonesia yang semula peringkat ke 10 menjadi peringkat ke 3 sebagai negara investor terbesar di Indonesia melampaui Amerika Serikat," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha, Kamis (23/2).
Panji menilai, polemik antara RI dengan Freeport tersebut diduga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menghentikan izin pengelolaan yang dimiliki oleh Freeport dan menjadi bagian strategi besar Indonesia dalam kancah perkonomian global yang semakin memantapkan hubungan Indonesia dengan Pemerintah China terkhusus dalam bidang ekonomi.
Namun, yang perlu diperhatikan pula oleh pemerintah yaitu keinginan masyarakat mengelola atau menasionalisasi aset Freeport itu sendiri agar terwujudnya adagium berdikari sesuai janji Jokowi.
"Pemerintah harus bijak dan menghitung keuntungan dan kerugian jika PT. Freeport dialihkan kepada Tiongkok, dan harus dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi dikemudian hari. Apakah pengelolaan PT. Freeport oleh Tiongkok atau hanya perusahaan smelternya saja menjadi keuntungan bagi pemerintah dan rakyat atau sebaliknya, hanya akan menimbulkan polemik baru dan penguasaan asing atas kekayaan alam Indonesia yag tak kunjung henti, karena pengelolaan baik oleh AS maupun Tiongkok adalah penguasaan atas kekayaan alam Indonesia yang sepatutnya demi kemakmuran rakyat Indonesia terkhusus rakyat Papua," tutup Panji.
[rus]
