Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Inilah Lima Penyebab Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah Versi Komisi XI

KAMIS, 23 FEBRUARI 2017 | 05:12 WIB | LAPORAN:

RMOL. Ada lima hal penyebab ketimpangan ekonomi antar daerah. Utamanya, menyangkut persoalan ekonomi masyarakat bawah.

Begitu dikatakan anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Rabu malam (22/2).

"Faktor-faktor ekonomi yang menyebabkan daerah satu berbeda tingkat kekayaannya adalah pertama, soal adanya sumber daya alam. Kedua, kondisi demografis. Ketiga, kurangnya lancar logistik dan jasa. Keempat, Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Kelima, Alokasi investasi,” jelas dia.


Dari kelima faktor tersebut, lanjut Junaidi, ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan (endowment), yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam. Sehingga, hal ini memicu beberapa daerah memiliki tingkat ekonomi tinggi yang timpang.

"Di sinilah seharusnya peran pemerintah untuk bisa lebih riil mengatasi persoalan ketimpangan antar daerah, khususnya pemerataan bagi hasil ke daerah lain dengan diatur oleh pemerintah pusat,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung II ini.

Dijelaskan Junaidi, tingkat kemiskinan resmi Bulan Maret 2016 turun sebesar 0,4 poin persen menjadi 10,9 persen.

Menurut Junaidi, hal itu adalah penurunan terbesar dalam 3 tahun terakhir, setelah angka kemiskinan hampir tetap antara tahun 2013 hingga 2015.

"Namun demikian, penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengentasan kemiskinan yang dicapai antara tahun 2007 dan 2011, yang rata-tata sebesar 1,05 persen per tahun,” tandasnya. [sam]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya