Berita

Hukum

Fadli Zon: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Ulama

RABU, 22 FEBRUARI 2017 | 14:50 WIB | LAPORAN:

. Ada yang menilai Polri telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama-ulama pentolan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

Misalkan, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, dan Panglima FPI Munarman.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon khawatir jika memang Polri melakukan kriminalisasi, maka nantinya bisa menimbulkan reaksi dari masyarakat.


"Kriminalisasi yang menurut saya bisa menimbulkan reaksi yang tidak perlu," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Pasalnya menurut dia kriminalisasi merupakan suatu cara yang tujuannya adalah membungkam aspirasi kritis terhadap pemerintah.

Padahal, lanjut dia, para ulama hanya meminta aparat hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak ada mempersoalkan kebinekhaan.

"Jadi jangan sampai salah diagnosa. Kalau salah diagnosa nanti salah kasih resep, salah obat, akhirnya problem bangsa ini tidak selesai-selesai. Jadi menurut saya segeralah kita hentikan upaya kriminalisasi dan salah memahami persoalan yang ada sekarang. Tuntutannya itu sangat sederhana yaitu penegakan hukum," pungkasnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya