Kebijakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang membentuk Satgas Merah Putih disoroti Komisi III DPR.
Anggota Komisi III DPR Herman Hery menilai pembentukan satgas tersebut telah melanggar janji Kapolri saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Menurutnya, saat itu Tito pernah berjanji akan membuat institusi yang dipimpinnya semakin solid.
"Kesannya sangat ekslusif dan saya bilang polisi darah biru dan ini sangat mengelompokan polisi, ini tidak baik. Ini menghancurkan soliditas dalam tubuh Polri. Itu terkesan diistimewakan oleh polri dan kalau orang yang nggak berada di dalam satgas, maka bukan orang kepercayaan Polri," ketusnya dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).
Menurut dia, institusi Polri merupakan institusi yang besar dengan tugas, pokok, dan fungsi yang jelas. Sehingga pembentukan satgas hanya dibenarkan jika pembentukannya bersifat sesaat dan mendesak.
"Tapi jangan-jangan Polri dalam hal melakukan tugas-tugas negara yang memberikan pengayoman dan pengamanan terhadap rakyat, sudah tidak mampu lagi sehingga perlu dibuatkan satgas," katanya.
Politisi PDIP ini menilai dengan pembentukan Satgas tersebut, Polri nampaknya perlu bantuan TNI dalam memjalankan tugas. Untuk itu, ia mengusulkan agar DPR segera membahas pembuatan UU Keamanan Nasional (Kamnas).
"Saya sebagai politisi dari partai yang besar, PDI Perjuangan, saya akan usulkan UU Kamnas mau saya dorong. Kita bahas. Saya akan usulkan kepada pimpinan fraksi, pimpinan partai. Sudah diperlukan UU Kamnas karena Polisi perlu bantuan TNI," pungkasnya menegaskan.
Ditegaskannya bahwa dia sengaja mengungkapkan itu dalam Raker di Komisi III karena selama ini, saat melakukan konfimasi lanGsung melalui pesan singkat
WhatsApp, Tito sama sekali enggan memberikan jawaban.
"Sengaja saya tanya di sini. Saya
WhatsApp tidak pernah dijawab makanya saya tanya aja di sini," bebernya.
[ian]
