Berita

Net

Politik

Sudah Saatnya Memanusiakan Tenaga Honorer

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 19:47 WIB | LAPORAN:

Tenaga honorer sudah saatnya dimanusiakan dengan mengangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS. Pasalnya, selama ini  pengangkatan status tenaga honorer hanya sebatas janji belaka dan politis.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Riza Patria dalam forum legislasi bertema 'Politiskah Revisi ASN (Aparatur Sipil Negara)' di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/2).

"Politis tidaknya pengangkatan honorer bisa kita lihat saat kampanye pilpres. Presiden Jokowi saat maju pilpres juga pernah menjanjikan  tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS. Namun, pada kenyataannya, janji tinggal janji dan mereka kecewa dengan Jokowi," jelasnya.


Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, sudah saatnya tenaga honorer diperlakukan layaknya manusia. Artinya, tenaga honorer yang sudah melewati seleksi bisa diangkat menjadi PNS. Maka itu, Komisi II sangat berkeinginan merevisi UU ASN yang didalamnya juga mengatur soal pengangkatan tenaga honorer secara bertahap.

Riza mengakui kalau tidak semua suara di DPR yang menginginkan UU ASN direvisi. Bahkan, banyak yang menginginkan agar ASN dibubarkan. Terkait wacana itu, dia secara tegas menyatakan tidak setuju.

Menurutnya, kalau ASN tidak optimal dalam memperjuangkan tenaga honorer bukan malah dibubarkan tapi dicari solusi. Sebagai sebuah bangsa, perlu menyikapi nasib tenaga honorer. Apalagi, keberadaan tenaga honorer atas permintaan kepala daerah untuk menutup kekurangan tenaga medis dan guru.

"Mereka produktif dan mulia makanya harus dibantu. Mereka digaji cuma tiga ratus ribu. Saya  pernah usul kepada menteri agar tenaga honorer diseleksi dan diangkat secara bertahap," beber Riza.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo menambahkan, di banding negera lain di Asia, posisi Indonesia memiliki daya saing yang rendah.

"Untuk dapat memperbaiki persaingan usaha di Asia harus birokrasinya diperbaiki. Perekrutan tenaga honorer harus dilihat dari kebutuhannya," demikian Waluyo. [wah]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya