Tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus bersendi konsensus final benegara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Keberadaan Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari kemajemukan yang selama ini sudah tertanam dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Untuk itu, Alumni Kelompok Cipayung kembali menegaskan kebhinnekaan Indonesia dan berharap konsensus bernegara dapat diimplementasikan secara efektif.
"Kebhinnekaan Indonesia tidak bisa terelakkan. Jangan sampai ada yang merasa sebagai anak kos di NKRI ini. Kami melihat ada upaya-upaya yang seakan-akan mau mengingkari kemajemukan tersebut," kata Ketua Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) PMKRI, Hermawi Taslim, ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2).
Pertemuan Alumni Kelompok Cipayung dengan Presiden RI tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh dari masing-masing organisasi alumni seperti Keluarga Alumni HMI (KAHMI) yang diwakili Mahfud MD dan Akbar Tanjung, lalu dari Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) yang diwakili Ahmad Basarah, Ugik Kurniadi, Theo Sambuaga dan Eros Dajrot.
Kemudian, Akhmad Muquwam dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII), dan Pengurus Nasional Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PNPS GMKI) yang diwakili Bernard Nainggolan dan Edward Tanari.
Kelompok Cipayung merupakan gabungan dari organisasi HMI, GMNI, PMKRI, PMII, dan GMKI yang dicetuskan pada 22 Januari 1972 lalu dengan komitmen mewujudkan "Indonesia yang Kita Cita-citakan".
Taslim mengatakan, soal kebihnnekaan perlu ditegaskan karena seluruh elemen bangsa sedang terusik oleh ulah segelintir orang yang tidak memahami perjalanan bangsa Indonesia. Padahal, Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu dari konsensus final dalam tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.
"Berangkat dari kondisi kekinian yang meresahkan tersebut maka Alumni Kelompok Cipayung tergerak untuk menguatkan pemerintah bahwa negara dan seluruh elemen bangsa tidak boleh terkotak-kotak dan kalah karena ulah segelintir orang," ujar Taslim.
Sementara itu, Ketua Umum PA GMNI, Ahmad Basarah, mengatakan, kebijakan pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP) merupakan langkah konkret dalam memantapkan kembali konsensus bernegara.
Almuni Kelompok Cipayung mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan, Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.
[ald]
