Aksi 212 Bukti Masyarakat Tidak Percaya Pemerintah

Aksi 212 Jilid II yang digelar di depan Gedung DPR merupakan tanda ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintahan Jokowi-JK terlebih terkait penegakan hukum.

Ini mengingat, salah satu tuntutan yang dibawa pada aksi tersebut cukup jelas adalah penegakan hukum kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Begitu kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Selasa (21/2).

“Meskipun secara aturan hukum kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sudah masuk ke dalam proses persidangan, namun sikap pemerintah yang tidak segera memberikan status pemberhentian sementara sebagai gubernur DKI Jakarta menjadi alasan kuat ada kesan pemerintah memberikan keistimewaan kepada Ahok," tegas Jajat.

Dijelaskan Jajat, kemenangan Ahok dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta menjadi bukti bahwa isu yang selama ini beredar bahwa Aksi Bela Islam mengandung unsur politis tidak benar. Ini karena tuntutan aksi jelas untuk menegakkan hukum dan tidak ada unsur politis.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil sikap tegas dan segera memberhentikan sementara status Ahok sebagai gubernur Jakarta sebagaimana aturan yang berlaku demi mencegah terjadinya kegaduhan yang berlarut-larut.

“Sebagai kepala pemerintahan seyogyanya Presiden Jokowi segera mengambil sikap tegas terkait hal ini, karena pengabaian penegakan hukum akan berdampak sangat luas. Salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah tentu ini sangat berbahaya. Jangan karena ada kepentingan politik yang besar pemerintah mengesampingkan penegakan aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya. [ian]