RMOL. Kebijakan pemerintah mengubah kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.
Ketua Kaukus Parlemen Papua Barat Robert J. Kardinal menjelaskan, keberadaan Freeport selama ini belum memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, utamanya masyarakat Papua.
"Saya kira pemerintah mengerti apa yang harus dilaksanakan. Pemerintah sudah menjalankan fungsi yang baik tentang Freeport ini. Kebijakan (IUPK) ini merupakan win-win solution dimana salah satu aturan menyebut kewajiban untuk membangun smelter,†kata Robert di Jakarta (Senin, 20/2).
Dia menegaskan, polemik yang terjadi antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia merupakan kesalahan PT. Freeport sendiri. Freeport menurutnya, selama ini memang selalu berupaya mengeles untuk membangun smelter dengan berbagai dalih.
"Persoalan smelter ini karena memang Freeport menunda-nunda terus hingga akhirnya memutuskan di Gresik. Kenapa sih tidak mau bangun di Papua? Untuk itu saya sangat mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang benar-benar peduli Papua, apalagi bila divestasi (Freeport) menjadi 51 persen buat Pemerintah Indonesia. Tentu Pemda dan masyarakat Papua akan dapat manfaat lebih besar dari keberadaan Freeport,†katanya.
Robert menuturkan, Freeport sudah setengah abad menggali kekayaan sumber daya alam Papua tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal disana. Dia pun meminta PT Freeport memperhatikan hal ini sehingga mau mengikuti aturan baru yang telah ditetapkan pemerintah. "Mereka kan berusaha, berbisnis disini, menggunakan sumberdaya alam kita. Ikutlah dengan apa yang diputuskan pemerintah, bukan pemerintah yang dipaksa-paksa ikuti mau mereka. Kalaupun ada perubahan, ada gejolak, masalah tenaga kerja semacamnya, saya yakin pemerintah sudah memikirkan itu. Tidak mungkin pemerintah tidak memikirkan itu,†katanya.
Robert yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Partai Golkar ini menilai, mundurnya Chappy Hakim dari kursi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia lebih karena sikap keras kepala perusahaan raksasa Amerika Serikat yang enggan mengikuti aturan yang tercantum dalam IUPK. "Saya yakin beliau mundur karena sebagai prajurit Sapta Marga tentunya lebih memikirkan kepentingan bangsa yang lebih besar daripada kepentingan Freeport. Saya sangat apresiasi beliau,†tegasnya.
Justru, menurutnya, mundurnya Chappy dari kursi Presdir menjadi momentum bagi Freeport untuk melakukan perubahan dan terobosan-terobosan yang berpihak bagi masyarakat Papua. Menurutnya, sudah waktunya Freeport memberi kesempatan orang terbaik Papua untuk menempati kursi nomor satu di PT. Freeport.
"Saya kira sudah waktunya Freeport menempatkan orang-orang Papua asli pada posisi strategis. Kan sudah banyak anak-anak Papua yang bekerja dan memiliki kemampuan, beri mereka kesempatan untuk memimpin Freeport. Saya kira ini terobosan-terobosan yang kita tunggu dari Pak Jokowi-JK supaya kita melihat ke depan bahwa pemerintah benar-benar peduli pada Papua. Infrastruktur sudah dibangun bahkan Pak Jokowi sudah 5-6 kali ke Papua. Itu merupakan bentuk kepedulian Jokowi pada Papua,†katanya.
Dia pun berharap polemik yang terjadi antara Pemerintah dan Indonesia bisa segera diselesaikan sehingga kedua belah pihak bisa bersama-sama membangun Indonesia khususnya Papua. "Mudah-mudahan dengan ini kita dapat penyelesaian yang baik tentang Freeport agar manfaat perusahan itu sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya sesuai amanah UUD 1945 bahwa kekayaan alam di Indonesia sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat,†pungkasnya.
[sam]
