Berita

Foto: Istimewa

Politik

Gema Indonesia: Waspadai Politisasi Agama

SELASA, 21 FEBRUARI 2017 | 04:12 WIB | LAPORAN:

RMOL. Semua pihak harus dapat menahan diri dalam mengkritisi kasus dugaan penistaan agama yang membelit Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama. Pengerahan massa seharusnya tidak perlu dilakukan dalam menyikapi masalah tersebut.

Begitu dikatakan koordinator Gerakan Mahasiswa Indonesia (GEMA Indonesia) Yusuf Aryadi di Jakarta, Senin (20/2).

Pernyataan itu sekaligus menyikapi aksi dari Forum Umat Islam yang rencananya dilakukan hari ini di Gedung DPR RI, Jakarta.


"Kami menghimbau semua pihak untuk menahan diri. Tidak perlu dengan pengerahan massa untuk sekedar menunjukkan bahwa punya massa. Selesaikan secara gentle melalui Pilkada putaran kedua," terangnya.

Gema Indonesia adalah gabungan dari beberapa kampus diantaranya Borobudur, STIE Ganesha, STIE SWADAYA, STKIP Kusuma Negara, Univ Asyafiiyah, dan Univ Islam Jakarta.

Yusuf menjelaskan, mobilisasi massa tidak perlu dilakukan untuk menghadapi suatu permasalahan, apalagi membawa isu-isu agama.

"Waspadai politisasi agama, itu kemunduran demokrasi Indonesia yang sedang bertumbuh, kecuali memang fenomena ini dilakukan oleh kelompok anti demokrasi yang membajak ruang demokrasi," jelasnya.

Walau begitu, Yusuf tidak melarang orang untuk membela agama dan ulama. Tapi, momentum aksi 212 tidak tepat karena masih dalam proses persaingan Pilkada. Apalagi jika ditemukan ternyata mereka ini bagian dari pendukung paslon Pilkada.

"Sekali lagi tidak perlu pengerahan massa besar-besaran untuk menyampaikan aspirasi, mengingat situasi kondisi nasional yang sedang mengalami dinamika. Percayakan pada wakil rakyat untuk menyelesaikan persoalan politik dan percayakan pada penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum," terangnya.

"Kepada pihak kepolisian, jangan segan-segan untuk bisa bertindak tegas terhadap aksi-aksi yang berdampak pada ketertiban masyarakat." [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya