Memasuki babak final, putaran kedua, Pilkada DKI Jakarta, PDI Perjuangan tak mau kecolongan.
Berbagai strategi sedang dikembangkan agar duet yang mereka dukung, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Seiful Hidayat bisa mengalahkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
Di saat bersamaan, publik seakan diingatkan bahwa dukungan PDIP pada Ahok bukan lah dukungan yang orisinil. Ketika belum diputuskan sebagai cagub DKI Jakarta dari PDIP, kader PDIP di akar rumput menolak keras Ahok. Ketika itu Ahok sudah mendeklarasikan akan maju dalam Pilgub DKI Jakarta dan didukung Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
Beberapa hari belakangan, berita mengenai penolakan kader PDIP pada Ahok kembali viral di jejaring media sosial.
Penolakan itu antara lain disampaikan politisi muda PDIP yang juga anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu medio Agustus 2016 lalu. Ketika itu, PDIP tengah mempertimbangkan sejumlah tokoh untuk dicalonkan dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Kalau dibawah kader PDIP yang di DKI Jakarta dibawah itu mayoritas menolak (Ahok)," ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta, ketika itu.
Menurutnya ada sejumlah alasan mengapa kader PDIP menolak Ahok. Misalnya, Ahok tidak konsisten, dan kebijakannya di Jakarta banyak yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, kaum Marhaen, yang merupakan konstituen PDIP.
"Proyek mercusuarnya tidak berpihak kepada rakyat Marhaen… Itu yang buat kader marah," katanya lagi.
Di sisi lain, Masinton mengatakan bahwa PDIP adalah partai ideologis, programatik dan terpimpin. Artinya, kalau pimpinan partai sudah mengambil keputusan tentang siapa yang akan didukung, maka seluruh kader akan taat mengikuti keputusan itu.
[dem]
