Berita

TB Hasanuddin/Net

Nusantara

TB Hasanuddin: Kecurangan Pilkada Banten Di Kota Tangerang Sangat Kasar

SABTU, 18 FEBRUARI 2017 | 10:11 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Ketua Internal Tim Pemenangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif, Tubagus Hasanuddin menyatakan pihaknya menemukan dugaan kecurangan Pilkada Banten 2017 di Kota Tangerang yang benar-benar kasar.

Salah satu contohnya, yakni soal tingkat partisipasi pemilih yang terlalu tinggi, berkisar 100 persen sampai 300 persen.

Berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei, tingkat partisipasi pemilih di Pilgub Banteng sekitar 60-70 persenan. ‎ Tapi pihaknya menemukan, di sejumlah TPS di Kota Tangerang, adanya partisipasi dari 100-300 persen.


‎"Tingkat partisipasi, kalau sampai 100 persen saja, itu betul-betul memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang luar biasa. Tapi kalau 120 sampai 300 persen, ya aneh banget," kata Hasanuddin di Gedung Media Center Tim Pemenengan Rano-Embay, di Perumahan Modernland, Tangerang, Jumat (17/2).

"Misalnya di satu TPS ada DPT berjumlah 200, kertas suara 200 juga. Itu bagus. Tapi kalau diketemukan sampai 600, kok bisa?" lanjut dia.

Berdasarkan penelusuran tim, kata Hasanuddin, salah satu modusnya adalah adanya pihak yang sudah diatur membawa kertas suara palsu yang sudah dilipat ke tempat pencoblosan. Kertas suara palsu lalu dimasukkan ke kotak suara bersama dengan surat suara resmi.

"Saya lihat modusnya, kertas suara palsu sudah dibawa dari rumah. Dilipatkan jadi satu. Ketika nyoblos, yang dikantongi tadi dimasukkan ke kotak," katanya.

Kesalahan panitia yang nakal dan membiarkannya, lanjut Hasanuddin, adalah tak memberi kode tanda surat suara sah di belakang kertas suara palsu Polos. Dari situlah pihaknya bisa tahu soal modus itu.

"Padahal yang sah ada tulisan tempat, tanggal, dan TPS mana," imbuhnya.

Modus lainnya adalah ‎penggunaan surat keterangan untuk warga yang tidak masuk daftar pemilih (DPT). Berdasar laporan dari aparat pemerintahan di Banten, surat yang dikeluarkan adalah sekitar 88 ribu. Namun di lapangan ditemukan 424 ribu surat keterangan.

"Ini kan sudah kasar sekali," tegas Hasanuddin.

Kata Hasanuddin, pihaknya mendesak aparat pengawas pemilu dan penegak hukum mengusut segera modus itu dengan tuntas.

"Kalau demokrasi ditegakkan dengan model preman begini, ini penistaan demokrasi. Yang sama saja penistaan terhadap rakyat Indonesia," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR ini. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya