Para pengusung wacana pembentukan Pansus Hak Angket "Ahok Gate" mulai ragu misinya bisa sukses. Pasalnya, fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR berjumlah lebih banyak dan terlihat solid untuk menggagalkan pembentukan Pansus itu. Sementara, di kalangan pengusung malah berpotensi kehilangan anggota.
Sampai Selasa lalu, ada sebanyak 93 orang yang ikut tanda tangan untuk mengusulkan hak angket atas keputusan Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur DKI.
Pengusul ini terdiri atas Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Belakangan, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan kurang setuju jika langsung membentuk Pansus Hak Angket.
Jika PAN menarik diri, berarti cuma tinggal tiga fraksi yang menjadi pengusul pansus itu. Sedangkan, fraksi-fraksi pendukung pemerintah yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP terlihat kompak. Dengan kondisi ini, jelas dalam paripurna pekan depan, pengusung hak angket itu akan kalah.
Kondisi inilah yang membuat Gerindra Cs mulai ragu.
"Memang hal ini sudah kami duga. Sejak awal sudah kami duga, kalau upaya hak angket ini takkan mungkin terlaksana," kata anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa, Rabu (15/2).
Meski begitu, anggota Komisi III tetap berusaha menghibur diri. Kata dia, kalaupun hak angket tidak terlaksana, masyarakat sudah mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, juga akan tercatat di masyarakat fraksi-fraksi yang justru membiarkan pemerintah melanggar peraturan perundang-undangan.
"Inikan nanti dicatat dalam risalah persidangan. Dengan begitu, tercatat bahwa saat ini parlemen sudah mandul," cetusnya.
[ian]
