PDIP Sindir SBY Berikan Grasi Untuk Gembong Narkoba

PDI Perjuangan enggan terlibat dalam polemik pemberian grasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Pasalnya, keputusan presiden sudah melalui pertimbangan Mahkamah Agung.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat memantau hitung cepat Pilkada DKI Jakarta di kediaman  Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kebagusan, Jakarta (Rabu, 15/2).

"Sebaiknya kita ikuti proses pemerintah yang baik. Pak Jokowi ketika mengeluarkan grasi melalui pertimbangan MA, ini yang harus dicermati. Ada aspek keadilan yang luas," ujarnya.

Menurut Hasto, jika presiden memgambil keputusan pemberian grasi politik tanpa melalui pertimbangan MA barulah tidak tepat. Publik pun diminta untuk mengingat pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby terpidana 20 tahun kasus penyelundupan ganja di Bali oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat presiden pada Mei 2012 lalu.

"Karena sekiranya logika SBY dipakai, tentu saja pemberian grasi itu terhadap Corby dimaknakan berbeda," sindir Hasto.

Sebelumnya, SBY menuding ada muatan politik di balik pemberian grasi Presiden Jokowi untuk Antasari Azhar yang merupakan terpidana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen. Salah satunya untuk menyerang dan mendiskreditkan SBY. [wah]