Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Khawatir Pilkada DKI Picu Instabilitas Sosial, Rizal Ramli Temui Ketua Umum PP Muhammadiyah

SELASA, 14 FEBRUARI 2017 | 17:21 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pemilihan gubernur DKI Jakarta berpotensi menciptakan instabilitas sosial dan mengganggu kerukunan antar umat beragama karena dilaksanakan bersamaan dengan proses persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Khawatir akan hal ini, tokoh nasional DR. Rizal Ramli menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah DR KH Haedar Nasir, di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang (14/2). Dalam pertemuan, kedua tokoh bertukar pikiran untuk mencari jalan keluar terbaik dari polemik yang sedang terjadi.

Rizal Ramli mengatakan, jangan sampai bangsa ini diadu domba dan saling dibenturkan seperti yang sekarang ini dirasakan, yaitu antara "kelompok santri" yang dibenturkan dengan "kelompok abangan", serta minoritas yang dibenturkan dengan kelompok mayoritas, juga antara kelompok suku tertentu dan umat agama tertentu.


"Upaya adu domba tersebut akan merusak dan bisa menghancurkan bangsa," kata Rizal Ramli dalam pertemuan di kantor PP Muhammadiyah.

Kepada Haedar Nasir, Rizal Ramli berharap Muhammadiyah kembali mengambil perannya sebagai unsur pemersatu bangsa karena Muhammadiyah merupakan bagian dari sejarah penting negara Republik Indonesia terutama dalam gerakan perjuangan kemerdekaan, persatuan serta kesatuan bangsa.

Rizal Ramli menekankan, jangan sampai Indopnesia setback hanya gara-gara satu orang yang berambisi kepada jabatan sebab risikonya akan sangat besar. Salah satunya perekonomian Indonesia bakal mundur lima sampai delapan tahun ke belakang.

Menanggapi ini Haedar Nasir menyatakan Muhammadiyah konsisten dalam menjaga kerukunan atar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak ingin bangsa ini terbengkalai hanya karena urusan Pilgub. [dem]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya