Berita

Joko Widodo Dan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Paket Ekonomi Jokowi Sekarang Banyak Keluar Dari Tujuan!

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 | 12:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah baru saja melaporkan hasil evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I - XIV yang dinilai belum bisa terimplementasikan dengan baik.

"Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah dalam menata ekonomi Indonesia, masih jauh dari harapan," ujar pengamat ekonomi dari Global Base Review (GBR) dan STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Sutia Budi.

Sutia mengatakan, pemerintah lupa jumlah penduduk produktif Indonesia semakin meningkat. Mestinya momentum bonus demografi ini dimanfaatkan baik pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.


"Terus terang pemerintah saat ini masih 'tidur',  belum bekerja maksimal. Akselerasi pertumbuhan ekonomi justru diabaikan," ujar Sutia Budi di kantor Global Base Review (GBR), Jakarta.

Ia mencermati, paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi kali ini banyak keluar dari tujuan. Nampak jelas adanya pertarungan antara aliran neoliberal dengan aliran ekonomi Pancasila.

"Akhirnya tidak nyambung antara paket kebijakan yang diusung dengan harapan yang ingin dicapai," jelasnya.

Ia juga melihat saat ini paket kebijakan ekonomi masih terpusat di Jakarta saja. Padahal, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak semata disumbang oleh Jakarta.

Hemat dia, Presiden Jokowi perlu segera melakukan evaluasi mendalam terhadap dua kementerian yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

"Kalau dibiarkan, bisa jadi akan mengalami trouble kebijakan ekonomi nasional," tutupnya.[wid] 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya