Berita

Joko Widodo Dan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Paket Ekonomi Jokowi Sekarang Banyak Keluar Dari Tujuan!

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 | 12:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah baru saja melaporkan hasil evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I - XIV yang dinilai belum bisa terimplementasikan dengan baik.

"Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah dalam menata ekonomi Indonesia, masih jauh dari harapan," ujar pengamat ekonomi dari Global Base Review (GBR) dan STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Sutia Budi.

Sutia mengatakan, pemerintah lupa jumlah penduduk produktif Indonesia semakin meningkat. Mestinya momentum bonus demografi ini dimanfaatkan baik pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.


"Terus terang pemerintah saat ini masih 'tidur',  belum bekerja maksimal. Akselerasi pertumbuhan ekonomi justru diabaikan," ujar Sutia Budi di kantor Global Base Review (GBR), Jakarta.

Ia mencermati, paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi kali ini banyak keluar dari tujuan. Nampak jelas adanya pertarungan antara aliran neoliberal dengan aliran ekonomi Pancasila.

"Akhirnya tidak nyambung antara paket kebijakan yang diusung dengan harapan yang ingin dicapai," jelasnya.

Ia juga melihat saat ini paket kebijakan ekonomi masih terpusat di Jakarta saja. Padahal, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak semata disumbang oleh Jakarta.

Hemat dia, Presiden Jokowi perlu segera melakukan evaluasi mendalam terhadap dua kementerian yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

"Kalau dibiarkan, bisa jadi akan mengalami trouble kebijakan ekonomi nasional," tutupnya.[wid] 

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya