Berita

Joko Widodo Dan Sri Mulyani/Net

Bisnis

Paket Ekonomi Jokowi Sekarang Banyak Keluar Dari Tujuan!

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 | 12:43 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Pemerintah baru saja melaporkan hasil evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jilid I - XIV yang dinilai belum bisa terimplementasikan dengan baik.

"Kami menilai apa yang dilakukan pemerintah dalam menata ekonomi Indonesia, masih jauh dari harapan," ujar pengamat ekonomi dari Global Base Review (GBR) dan STIE Ahmad Dahlan Jakarta, Sutia Budi.

Sutia mengatakan, pemerintah lupa jumlah penduduk produktif Indonesia semakin meningkat. Mestinya momentum bonus demografi ini dimanfaatkan baik pemerintah untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.


"Terus terang pemerintah saat ini masih 'tidur',  belum bekerja maksimal. Akselerasi pertumbuhan ekonomi justru diabaikan," ujar Sutia Budi di kantor Global Base Review (GBR), Jakarta.

Ia mencermati, paket kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi kali ini banyak keluar dari tujuan. Nampak jelas adanya pertarungan antara aliran neoliberal dengan aliran ekonomi Pancasila.

"Akhirnya tidak nyambung antara paket kebijakan yang diusung dengan harapan yang ingin dicapai," jelasnya.

Ia juga melihat saat ini paket kebijakan ekonomi masih terpusat di Jakarta saja. Padahal, Produk Domestik Bruto (PDB) tidak semata disumbang oleh Jakarta.

Hemat dia, Presiden Jokowi perlu segera melakukan evaluasi mendalam terhadap dua kementerian yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian, Darmin Nasution.

"Kalau dibiarkan, bisa jadi akan mengalami trouble kebijakan ekonomi nasional," tutupnya.[wid] 

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya