Pemuda Muhammadiyah mengkritisi penerbitan Peraturan Pemerintah 72/2016 tentang tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara, yang akan menjadi payung hukum terkait holding BUMN.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan BUMN seringkali menjadi sapi perah bagi politisi dan pihak penguasa.
Namun, di tiap kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK maupun Kepolisian, sangat jarang sekali direksi atau komisaris BUMN yang terungkap kebusukannya.
"Jarang sekali kasus korupsi dari direksi ataupun komisaris BUMN. Padahal selama ini kita menemukan banyak fakta BUMN seringkali jadi sapi perah," kata Dahnil dalam diskusi "Rente BUMN, Ada Apa dengan Holding BUMN" di Gedung PPMuhammadiyah, Jakarta, Senin, (13/2).
Atas landasan itu, Pemuda Muhammadiyah mengkritisi upaya pemerintah untuk melakukan holding BUMN. Dahnil mensinyalir ada banyak hal yang ditabrak dalam upaya holding BUMN. Misalnya pemaknaan dari pemisahaan modal negara dan pemindahan aset BUMN di dalam holding tidak harus mendapat perizinan atau pengawasan dari DPR.
Inisiator Berjamaah Melawan Korupsi ini berpandangan permasalahan BUMN selama ini adalah masih sangat kecil kontribusinya terhadap APBN. Padahal, BUMN berdiri untuk melengkapi tugas-tugas pembangunan ekonomi,
"Di sisi lain BUMN punya orientasi membantu pemerintah secara fiskal, mendorong ekonomi publik lebih baik. Tapi sayangnya BUMN punya karakter birokrasi korupsi dan rente," demikian Dahnil.
Juga hadir sebagai pembicara anggota Komisi VII DPR, Aryo Djojohadikusumo; ekonom senior Faisal Basri, dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah bidang Hukum, Faisal.
[zul]
