Pemerintahan Jokowi beberapa hari lalu mengumumkan kondisi perekonomian Indonesia tahun 2016. Disitu disebutkan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen.
Kemiskinan juga disebutkan ada penurunan, pengangguran ikut berkurang dan kesempatan kerja meningkat.
"Data ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus," kata Sekjen Pro Demokrasi, Satyo Purwanto.
Namun setelah dikaji lebih dalam laporan BPS tersebut, menurut Satyo, sangat paradoks dan menyesatkan. Ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sedikit ada peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan indikator kesejahteraan mayoritas rakyat Indonesia. Sebab faktanya, jelas Satyo, kemampuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan kekuatan APBN yang mencapai Rp 2 ribu triliun lebih.
Prodem mencatat setidaknya ada lima hal terkait resiko ekonomi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang disajikan tim ekonomi presiden yang dapat menyesatkan masyarakat. Yakni, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, produktivitas nasional rendah, kesenjangan ekonomi yang masih sangat tinggi, inflasi yang diperkirakan lebih tinggi di 2017 dan rendahnya daya saing.
Karena itu kemampuan tim ekonomi presiden, menurut dia, wajib dievaluasi demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sosial-politik yang belakangan ini cenderung memanas. Ditambah bergesernya kebijakan banyak negara setelah Donald Trump memenangi Pemilu Presiden Amerika yang politiknya akan lebih proteksionis.
Satyo mengatakan, tim ekonomi Presiden Jokowi di bawah komando Darmin Nasution, Sri Mulyani, dan Rini Soemarno, sangat tidak kompeten. Justru mereka membawa Indonesia semakin dalam terjerembab jeratan hutang luar negeri.
Resiko ketidakpastian global semakin besar akibat kebijakan ekonomi Donald Trump dan berpotensi memicu pelarian dana keluar negeri. Resiko global tersebut juga mengancam stabilitas nilai tukar mata uang sejumlah negara yang selama ini bergantung pada dolar AS, terlebih kondisi diIndonesia
Dengan meningkatnya risiko tersebut permintaan bagi hasil investasi akan semakin tinggi dan jaminannya akan makin besar, seperti halnya asuransi karena hutangnya juga meningkat.
"Kondisi itulah yang sekarang terjadi dan dialami oleh Indonesia dikarenakan mempercayakan perekonomian bangsa dan negara ini kepada kaum neoliberal," tutup Satyo.
[wid]
