Momen Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang diperingati 9 Februari lalu diharapkan mampu mewujudkan pers yang independen dan netral agar penanggulangan informasi palsu atau hoax oleh pemerintah bisa berjalan secara maksimal.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz menilai banyaknya informasi palsu yang beredar, tidak lagi hanya merugikan satu dua orang yang terkait dengan pemberitaan tersebut, namun juga banyak menimbulkan rasa benci dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi dampak yang diciptakan hoax menjadi sangat destruktif jika dikaitkan dengan minat baca masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.
"Kondisi ini diperburuk karena dibarengi dengan tingkat baca buku yang rendah di Indonesia, yaitu 0,001 persen menurut data UNESCO," kata Meutya dalam seminar Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (13/2).
Karenanya, menurut dia proteksi terhadap masyarakat atas maraknya hoax wajib hukumnya. Masyarakat dikatakannya harus diberikan informasi-informasi yang benar.
Untuk itu, menurut dia, media mainstrem atau media arus utama punya peran yang strategis dalam menanggulangi hoax dengan memberikan masyarakat berita akurat dan profesional.
"(Media mainstream) menjadi ujung tombak penangkal berita palsu," tukas mantan wartawati ini.
[rus]
