Berita

Chappy Hakim/Net

Bisnis

Presdir Freeport Dianggap Telah Menghina Parlemen

Hanura Minta DPR Bertindak Tegas
MINGGU, 12 FEBRUARI 2017 | 09:24 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Fraksi Hanura DPR benar-benar jengkel dengan perlakuan Presdir Freeport Indonesia Chappy Hakim yang menunjuk-nunjuk dan membentak kadernya usai rapat di Komisi VII, Kamis (9/2) lalu. Hanura pun meminta pimpinan DPR bertindak tegas. Perbuatan eks KSAU dikategorikan contempt of parliament alias penghinaan terhadap parlemen.

"Kami minta pimpinan DPR menindaklanjuti kasus ini. Tindakan itu harus diproses sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin mengaku, pihaknya su­dah meminta klarifikasi, Mukhtar Tompo, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Hanura, yang ditunjuk-tunjuk dan dibentak Chappy. Kepada pimpinan Fraksi Hanura, Mukhtar mengaku menerima perlakuan tidak menyenangkan dari Chappy. Selain ditunjuk-tunjuk, Chappy juga mengeluarkan ancaman dan intimidasi. Ajakan salamannya juga ditepis Chappy.


Kejadian itu, terang Nurdin, bermula saat Mukhtar bertanya di dalam rapat soal rencana pem­bangunan smelter oleh Freeport yang tak kunjung terlaksana. Pertanyaan ini dilontarkan Mukhtar sebagai bentuk mengawal pelaksanaan UU Nomor 4/2009 tentang Pertambahan Mineral dan Batubara. Rupanya, Chappy tidak senang dengan pertanyaan itu.

Nurdin mengakui, Chappy memang sudah meminta maaf atas pelakuannya. Namun, permintaan maaf tidak cukup. Sebab, tindakan Chappy sangat tidak pantas dilakukan oleh bos perusahaan internasional terhadap anggota Dewan.

Untuk menguatkan permintaannya, Hanura sudah mengirim surat ke pimpinan DPR. Surat bernomor 827/F-Hanura/ DPR RI/2017 itu sudah diserahkan ke Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

"Anggota Dewan yang se­dang melakukan pengawasan memiliki hak imunitas se­bagaimana aturan Undang-Undang MD3," tegas Nurdin.

Hanura pun mendesak Freeport memberhentikan Chappy dari jabatan presiden direktur. "Perlu dievaluasi jabatannya," tegas Nurdin.

Mukhar ikut bicara. Menurutnya, tindakan tegas perlu dilakukan agar Chappy dan bos perusahaan lain tidak melaku­kan perbutan serupa.

"Ini bukan persoalan me­maafkan. Ini persoalan tidak lazim di Komisi VII. Kalau misalnya ini jadi kebiasaan, nanti bagaimana bisa juga terjadi di komisi-komisi yang lain," katanya.

Menurut Mukhtar, setelah rapat Kamis (9/2) lalu, dirinya dimaki-maki Chappy saat mau bersalaman. Chappy menghempaskan tangannya, dan memben­tak sambil menunjuk-nujuk ke arah dadanya.

"Dia bilang dengan nada tinggi, 'Kau jangan macam-macam! Mana? Apa yang tidak konsisten? Tunjukkan kepada saya kalau saya tidak konsis­ten, mana?' Begitu katanya," kata Mukhtar menirukan ucapan Chappy.

Mukhtar mengaku, saat rapat berlangsung, hanya managih janji Freeport Indonesia untuk membangun smelter. Ia merasa perlu meminta ketegasan komitmen Freeport, karena kewajiban ini merupakan perintah UU Nomor 4/2009.

"Mungkin, dia tak terima den­gan pernyataan saya. Jadinya, dia maki-maki saya," cetusnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku belum bisa menyim­pulkan. Menurutnya, insiden itu pasti ada latar belakangnya.

"Itu terjadi semuanya tentu dari sebab akibat. Tidak bisa menilai dari salah satu pihak," ujar politisi Demokrat ini.

Sebelumnya, Chappy mengatakan, dirinya memang mem­pertanyakan tanggapan Mukhtar mengenai ketidakkonsistenan­nya. Makanya, dia meminta Mukhtar menunjukkan ketidak­konsistenan tersebut seusai ra­pat. Atas kejadian itu, Chappy pun meminta maaf.

"Hal yang terjadi selesai rapat Komisi VII adalah hal yang tidak diinginkan oleh pihak mana pun. Dengan tulus, saya memohon maaf kepada Komisi VII DPR atas polemik yang terjadi," katanya melalui keterangan yang dikirim ke media. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya