Pengusaha mendesak peÂmerintah untuk lebih serius menurunkan biaya logistik. SeÂlama ini, pengusaha menilai peÂmerintah belum maksimal dalam menurunkan ongkos logistik.
Ketua Umum Asosiasi LogisÂtik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengungkapkan, banyak pengusaha yang kecewa dengan janji manis pemerintah untuk menurunkan ongkos logistik. Pasalnya, janji tersebut tidak pernah terealisasi.
"Pemerintah selama ini cuma omdo turunkan biaya logistik," ujarnya dalam Focus Group DisÂcussion (FGD) yang bertemaÂkan "Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?" yang digelar PT Debindo-ITE di Jakarta, kemarin.
Zaldy mengungkapkan, peÂmerintah kerap mengklaim ongÂkos logistik telah turun. Namun kenyataannya di lapangan biaya logistik masih tinggi. "Jadi beda apa yang diklaim dengan realÂisasi di lapangan," cetusnya.
Zaldy juga menyayangkan, sikap pemerintah yang selalu menyalahkan logistik ketika harga komoditas seperti pangan mahal. Seharusnya, kata Zaldy, pemerintah fokus mengatur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini jadi biang kerok dari permasalahan ongkos logistik.
"Komoditas tinggi lalu salahÂkan logistik. Padahal BUMN sekarang ini jadi salah satu biang dari biaya logistik yang tinggi di Indonesia," ucapnya.
Ia mengatakan, beberapa peÂrusahaan pelat merah mulai ancang-ancang akan menaikkan tarif logistik, termasuk biaya pengelolaan (
Terminal Handling Charge/THC) dan penyesuaian biaya logistik di bandar udara. "BUMN mulai menaikkan tarif-tarif logistik," ujar dia.
Ia menuturkan, keuntungan beÂsar yang kini dikantongi BUMN berasal dari hasil memalak jasa logistik. "BUMN senang, kami susah dari tarif yang tinggi itu. Jadi harusnya keuntungan itu dibatasi," ucap dia.
Zaldy melanjutkan, biaya logistik mahal juga disebabkan infrastruktur transportasi yang belum memadai. Dia menilai, subsidi yang diberikan ke indusÂtri pelayaran dan penerbangan sangat tidak tepat.
"Begitu subsidi dicabut, tarif bisa tinggi lagi. Jadi lebih baik pemerintah memperbaiki fasiliÂtas pelabuhan menjadi bagus seÂhingga waktu tunggu tidak lama dan kapal swasta maupun Pelni akan mendapat keuntungan dari fasilitas tersebut," tukasnya.
Ketua Umum ALFI Yukki NuÂgrahawan Hanafi mengatakan, tingginya harga komoditas buÂkan salah biaya logistik. "Kunci menurunkan harga komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya logistik," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik yang saat ini sebesar 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). "Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani penyedia jasa dalam mengembangkan usaha," tuturnya.
Meskipun demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berhaÂsil mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua, pada tujuh tahun lalu sekitar Rp 20 juta, sekarang harganya sudah menÂjadi Rp 12 juta. ***
