Pengurus Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) melantik Pengurus Cabang Bamusi Kabupaten Tangerang. Bamusi adalah organisasi sayap keislaman PDI Perjuangan.
"Baitul Muslimin Indonesia didirikan oleh para tokoh NU dan Muhammadiyah pada 2007 dan direstui oleh Ibu Hj Megawati Soekarno Putri. Hingga kini sudah di hampir seluruh provinsi," kata Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi PP Bamusi, Irvansyah, usai melantik Pengurus Cabang Bamusi Kab Tangerang dan Orasi Kebangsaan di Hotel Yasmin Karawaci, Tangerang, Rabu sore (8/1).
"Pembentukan dan pelantikan Pengurus Cabang Bamusi Kabupaten Tangerang merupakan cabang pertama di Provinsi Banten yang dilantik. Pada 2017 ini, kita akan lantik seluruh pengurus cabang Bamusi kabupaten/kota di Provinsi Banten," sambung Irvansyah, dalam acara yang dihadiri langsung Sekretaris Dewan Penasihat Bamusi Ahmad Basarah, Ketua Pengurus Daerah Bamusi Banten Deden M Fatih, Ketua DPC PDI Perjuangan Kab Tangerang Topari, serta ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se-Kabupaten Tangerang.
Pada susunan pengurus sebagian besar nama baru, baik dari kalangan ormas Islam NU dan Muhammadiyah dengan beragam latar belakang profesi. Susunan Dewan Penasehat terdiri dari KH Mahrusillah, Ustad Jasmani Al Hadi, Ustad Khusairi Pohan, KH Hendri K Wahyudi LC, Ustad Carmin, Ustad Saiful Bahri dan Ustad Suhendi. Sementara pengurus cabang diketuai Abdul Choir SH, Sekretaris Didik Rubiyanto Dimyati, Bendahara Muhkam Hudaya.
Dalam orasi kebangsaan, Ahmad Basarah, mengatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis antara Islam dan Nasionalisme. Pancasila ibarat sepasang rel kereta api yang harus selalu berdampingan dengan kokoh untuk mengantarkan penumpangnya sampai pada tujuannya.
"Salah satu dari rel kereta api itu patah maka akan berisiko jatuhnya kereta api dari atasnya. Resikonya bukan hanya penumpang kereta api itu tidak akan sampai tujuan tetapi penumpang-penumpang kereta api tersebut akan celaka," ujar Basarah.
Dia menjelaskan, sejarah pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa tidak dapat dipisahkan dari gerakan kaum Islam dan kaum kebangsaan, baik pada konteks gerakan pemikiran maupun gerakan politik.
Pergerakan kaum kebangsaan yang dimulai dengan berdirinya Perkumpulan Boedi Oetomo tahun 1908 yang diikuti dengan berdirinya perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi gerakan lainnya seperti perkumpulan Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926) dan Partai Nasional Indonesia/PNI (1927).
Dimensi pergerakan kaum Islam dan kaum Kebangsaan tersebut kemudian terinternalisasi dalam gerakan pemikiran dan gerakan politik Soekarno.
Basarah melanjutkan, konstruksi pemikiran politik awal yang menggembleng Soekarno adalah HOS Tjokroaminoto dan KH Ahmad Dahlan saat ia berusia remaja di Surabaya. Kemudian konstruksi pemikiran sosialisme dan kebangsaan ia dapatkan saat belajar di ITB Bandung.
"Dua dimensi pemikiran Islam dan kebangsaan itulah yang akhirnya oleh Soekarno dikonseptualisasikan menjadi Pancasila yang sekarang menjadi konsensus dasar bangsa Indonesia sebagai ideologi negara," demikian Basarah.
[ian]
