Pemerintah merespons positif kritik dari banyak kalangan terhadap rencana impor gas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, impor gas tidak akan direalisasikan tahun ini.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah tidak akan mengimplementasiÂkan impor gas jika terminal gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) belum memadai.
"Bagaimana caranya IndoÂnesia impor LNG tanpa infrastruktur. Untuk membangun Floating Storage Regasification Unit (FSRU) dibutuhkan waktu dua sampai tiga tahun," kata Arcandra di Jakarta, kemarin.
Arcandra menyebutkan, saat ini Indonesia baru memiliki dua FSRU besar yakni FSRU Lampung dan FSRU Muara Karang.
Namun demikian, Arcandra menegaskan, pemerintah tidak menutup opsi melakukan impor gas. Pemerintah masih menghiÂtung untung ruginya terhadap industri. "Pemerintah mengutaÂmakan pasokan gas dari dalam negeri, kalau tidak mencukupi baru kita buka impor, tapi itu pun butuh waktu," ungkapnya.
Arcandra menerangkan, untuk menentukan apakan perlu impor atau tidak, pemerintah akan melihat dahulu sejauh apa kebuÂtuhannya dan daerah mana saja yang membutuhkan.
Selani itu, pemerintah akan melihat dahulu kajian terhadap dampak jika industri keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleochemical, mendapatkan penurunan gas. Seperti dikeÂtahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 keempat industri tersebut akan mendapatkan penurunan harga gas.
"Pemerintah akan melihat dampaknya ke industri-industri turunan keempat sektor tadi. Jika dampaknya besar, maka penurunan gas bagi empat sekÂtor yang dimaksud akan diÂlaksanakan segera mungkin," ungkapnya.
Sebelumnya, rencana impor gas disampaikan Menteri PerÂindutrian Airlangga Hartarto. Menurutnya, rencana impor gas bertujuan unntuk menekan harga gas industri di dalam negeri. Rencana ini mendapatkan protes dari banyak kalangan. Karena, impor gas dinilai sia-sia, tidak akan mampu menekan harga. Lebih jauih gas impor diproyeksi akan lebih mahal karena biaya pengangkutan mahal.
Sementara itu, Senior Vice President Gas and Power PT Pertamina (Persero) Djohardi Angga Kusumah mengatakan, impor gas tidak bisa terelakkan karena kebutuhan bagi industri dan pembangkit listrik semakin besar. Sementara, sampai sekaÂrang belum ada sumber gas baru dari sumur gas di Indonesia
Dia memproyeksi, pertumÂbuhan konsumsi gas mencapai 4 hingga 5 persen per tahun dan akan mengalami defisit di tahun 2019. "Mungkin defisit pada 2019 bisa mencapai 500 MMSCFD (
Million standard cuÂbic feet of gas per day) sehingga impor diperlukan," ungkapnya,
Djohardi mengatakan, impor gas dibutuhkan bukan karena keinginan, tetapi ada permintaan yang meningkat. Jadi impor perlu dilakukan bukan semata-mata untuk mencari harga yang lebih murah, tetapi untuk meÂmenuhi kebutuhan.
Kebut Tata Kelola Gas Wakil Menteri ESDM Arcandra menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus membenahi tata kelola gas bumi Indonesia. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur penyaluran gas, menumbuhkan pasar dan memadukan harga dengan kebijakan.
"Indonesia merupakan salah satu produsen gas alam global utama yang sedang berjuang untuk melayani permintaan di dalam negeri," kata Arcandra.
Arcandra menjelaskan, pemerintah memprioritaskan gas bumi untuk dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi. Sehingga, diharapkan akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Arcandra, Indonesia memiliki potensi gas yang belum dikembangkan. Se;ain itu, mengÂgerakan ekonomi, pemerintah memprioritaskan pemanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi di dalam negeri.
"Indonesia mendukung ketahanan energi, memenuhi target bauran energi nasional menjadi 30 persen pada tahun 2025," pungkasnya. ***
