Pengusaha tetap menolak rencana pemerintah yang akan memberlakukan cukai plastik tahun ini. Kebijakan itu dinilai hanya menambah beban industri dan menekan daya beli masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi PeruÂsahaan Air Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menjelaskan, kebijakan cukai berpotensi membuat produsen barang yang menggunakan plasÂtik menaikkan harga jualnya ke konsumen. Padahal, saat ini bisnis industri sedang mulai tumbuh lagi.
"Sekarang kami mendengar wacana ini akan diterapkan maka kami menolak aturan pengenaan cukai atas plastik kemasan. Saya berpandangan, kebijakan ini tidak tepat sasaran bahkan justru berÂpotensi merugikan masyarakat (konsumen)," ucapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Rachmat meminta, pemerintah jangan gegabah untuk menerÂapkan kebijakan cukai plastik. Menurut dia kenaikan cukai plastik akan menurunkan daya saing industri, melemahkan perÂtumbuhan ekonomi, mengganggu penerimaan negara, dan memangÂkas penyerapan tenaga kerja.
Rachmat yang menjabat juga sebagai Wakil Pengurus Forum Lintas Asosiasi Industri ProÂdusen Dan Pengguna Plastik (FLAIPPP) menilai, langkah pemerintah untuk menambah target pendapatan cukai daÂlam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1,7 triliun dengan menerapkan cukai plastik bukan solusi tepat. Menurutnya, pemÂberlakuan cukai plastik tidak akan membuat negara untung atau mengalami kenaikan pendaÂpatan sesuai target tersebut.
"Menurut perhitungan kami yang ada justru negara mengaÂlami kerugian hingga Rp 528 miliar per tahun. Pemerintah maunya untung, jadinya malah buntung," katanya.
Dia menjelaskan, berdasarkan hasil penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia 2016 menunjukkan, pengenaan cukai plastik keÂmasan dengan skema pengenaan cukai terhadap gelas plastik sebesar Rp 50 dan botol plastik sebesar Rp 200 akan merugikan negara hingga Rp 528 miliar per tahun. Hal itu berdasarkan simulasi bahwa negara akan memperoleh penerimaan sebesar Rp 1,91 triliun per tahun, namun di sisi lain justru akan kehilangan penerimaan hingga mencapai Rp 2,44 triliun akibat turunnya penÂerimaan negara dari pajak akibat menurunnya permintaan minuÂman dalam kemasan sebesar Rp 10,2 triliun per tahun.
Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) Edi Rivai mengklaim, konsumsi plastik di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga apalagi dengan negara maju. Permasalahan sampah saat ini bukan karena produksi plasÂtik melainkan pemerintah gagal memberi edukasi dan kesadaran pada masyarakat.
"Jadi intinya, meski kebijakan cukai dikenakan sebagai alat penÂgendalian, ya plastik akan tetap digunakan dan tidak berkurang penggunaannya dikarenakan belum adanya alternatif pengÂganti plastik kemasan yang sama baiknya," tegas Edi Rivai.
Dia juga mengingatkan, plasÂtik sebagai kemasan juga belum memiliki alternatif pengganti, baik dinilai secara ekonomis mauÂpun aspek teknis dan lingkungan. Bahkan dari jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan.
"Proses pembuatan plastik relatif jauh lebih unggul dibandÂingkan material yang lain, karÂena membutuhkan energi paling sedikit (plastik: 3.1 kWh/kg) dibandingkan material lainya seperti kertas, gelas, baja, atau aluminium," katanya.
Pengenaan cukai plastik keÂmasan akan membawa efek domino pada industri padat karya dan lainnya. Dia menjelasÂkan plastik kemasan melibatkan ribuan pelaku pendaur ulang plastik kemasan.
Dirjen Industri Kecil dan MeÂnengah (IKM) Kementerian PerÂindustrian Gati Wibawaningsih meminta, pengenaan cukai plasÂtik ditunda pada 2017. Pengenaan cukai dianggap akan menjadi beban berat bagi pengembangan daya saing IKM nasional.
"Kami terus berupaya menggenÂjot pertumbuhan IKM di dalam negeri. Namun pengenaan cukai ini, dinilai berpotensi mengganggu laju pertumbuhan sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia tersebut," paparnya.
Apalagi, pemerintah tengah gencar memacu kinerja IKM untuk menopang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Gati, dengan kondisi ekonomi yang mulai stabil pada saat ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi IKM untuk tumbuh signifikan.
"Kalau bisa ditunda, biar IKM-nya siap dulu. Anggaplah penundaan pengenaan cukai plastik ini sebagai insentif bagi IKM. Jangan terus digrogoti," ungkapnya. ***
