Berita

Pertahanan

Wujudkan Poros Maritim Dunia, Pemerintah Harus Pro Pelayaran Daerah

SABTU, 04 FEBRUARI 2017 | 20:26 WIB | LAPORAN:

RMOL. Presiden Joko Widodo diminta mengutamakan dan melibatkan secara aktif usaha pelayaran daerah Indonesia untuk menghadapi era persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Hal itu juga dilakukan demi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana diimpikan oleh Presiden Joko Widodo.
 
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menyampaikan, keterlibatan usaha pelayaran daerah di seluruh Indonesia, menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi Nasional.
 
"Untuk mewujudkan persaingan perdagangan bebas seperti MEA, pemerintah harus pro kepada usaha pelayaran nasional, terutama usaha pelayaran daerah. Hal ini pula sebagai motor untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sebagaimana dipersiapkan oleh pemerintah,” ujar Carmelita Hartoto kepada redaksi di Jakarta, Sabtu (4/2).
 

 
Menurut dia, tanpa keberpihakan kepada usaha pelayaran nasional, terutama usaha pelayaran di daerah-daerah Indonesia, Poros Maritim Dunia yang dirancang oleh Indonesia bisa gagal total. Sebab, lanjut dia, sesungguhnya tulang punggung perekonomian nasional di sektor pelayaran dan dengan model maritim atau negara kepulauan seperti Indonesia, usaha pelayaran daerahlah yang selama ini diandalkan.
 
"Kita harus melindungi dan bahkan harus terus mengembangkan usaha pelayaran nasional kita, tentu saja dengan tetap bersinergi bersama Pemerintah,” ujar Carmelita.
 
Perempuan pertama yang menjadi Ketua Umum DPP INSA ini menyampaikan, pemerintah hendaknya terus menggalang kekuatan dan potensi pelayaran nasional demi tercapainya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 
Cara lainnya dengan membuat regulasi yang pro kepada usaha pelayaran nasional Indonesia. Sebab, menurut Carmelita, regulasi itu adalah salah satu instrumen utama dalam menjalankan roda perekonomian nasional agar sesuai dengan kebutuhan Indonesia.
 
"Regulasi harus mendung tumbuh dan berkembangnya industri pelayaran nasional kita. Itu juga sebagai langkah kita menggerakkan perekonomian Indonesia yang mandiri, juga harus melindungi armada nasional,” ujar perempuan yang juga Direktur Utama PT Andhika Lines ini.
 
Oleh karena itu, Carmelita Hartoto menyampaikan, keterlibatan secara nyata semua usaha pelayaran nasional dan daerah, seperti INSA, adalah sebuah keniscahyaan bagi terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 
"Tentu saja usaha pelayaran daerah harus mendapat peluang  dan dilibatkan serta berperan aktif dalam program tol laut dan poros maritim dunia itu,” pungkas Carmelita. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya