Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memilih menggunakan jalur non-yudisial atau rekonsiliÂasi dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (kasus TSS) digugat pegiat hukum HAM.
Alhasil, Wiranto dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ke Ombudsman atas dugaan telah melakukan maladÂministrasi atas keputusannya itu.
Menanggapi itu, Wiranto mengaku siap untuk menghadapinya. Bahkan, dia tak mempermasalahkan jika dirinya dilaporkan ke lembaga penegak lain, selain ombudsman terkait masalah itu.
"Mau dilaporkan ke mana saja, silakan," kata Wiranto saat ditemui usai acara
The 3rd Indonesia -Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, kemarin.
Kendati begitu, bekas Panglima ABRI itu tak mau berkoÂmentar banyak tentang pelaporan tersebut. Sebab, usai menjawab dia langsung meninggalkan kerumunan wartawan dan naik ke mobil dinasnya yang benomÂor polisi RI 16.
Wiranto sebelumnya mengataÂkan, pemerintah menginginkan adanya bentuk penyelesaian kasus HAM masa lalu tanpa menimbulkan masalah baru.
"Bangsa ini sudah terlalu berat untuk bersaing dengan bangsa lain terutama dalam situasi sekarang ini, jangan sampai kita menambah masalah ini, untuk memberikan tekanan pada pihak pemerintah dan bangsa indoÂnesia yang sedang berjuang," ujar Wiranto.
Perlu diketahui, keputusan Wiranto memilih jalur non-yudÂisial atau rekonsiliasi atas keseÂpakatannya dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat, setelah keduanya bertemu di Kantor Kementerian Polhukam, Senin 30 Januari lalu.
Menurut Imdadun kala itu, keputusan pemerintah memilih menggunakan jalur non-yudisial atau rekonsiliasi dalam menyeleÂsaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, didasari sikap politik pemerintah saat ini.
"Pilihan politik pemerintah saat ini kan jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah maunya kan seperti itu. Makanya untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ya menemÂpuh jalur non-yudisial," ujar Imdadun.
Imdadun bahkan mengaku, akan sulit bila penyelesaian kasus TSS dipaksakan melalui jalur pengadilan HAM ad hoc. Sebab, selain sudah menjadi pilihan politik pemerintah, selama ini pihak Kejaksaan Agung juga tidak bisa bekerja sama dalam menindaklanjuti hasil penyelidiÂkan Komnas HAM.
"Kami memang mendorong jalur yudisialnya tapi kalau keÂmudian Kejaksaan Agung-nya tidak kooperatif terus, apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM? Karena kalau penyelidik itu harus bekerja sama dengan penyidik," kata dia.
Di tempat terpisah, koordinaÂtor Kontras Haris Azhar menÂgatakan, pelaporan ini untuk merespons kesepakatan antara Kemenko Polhukam dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang memilih proses rekonsiliasi dalam menyelesaikan perkara pelangÂgaran HAM berat. "Yang kami laporkan terutama Wiranto yang menjabat Menkopolhukam. Yang kedua, Komnas HAM," kata Haris di kantor Ombudsman, Kuningan, kemarin.
Di hadapan Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu, Haris menyampaikan dasar dugaan maladministrasi yang dilakukan Menkopolhukam dan Komnas HAM, yaitu keputusan penyeÂlesaian pelanggaran HAM berat melalui rekonsiliasi. ***
