Berita

Hukum

Kemenristek Dikti Soroti Dugaan Ijazah Palsu Bupati Bengkalis

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 21:31 WIB | LAPORAN:

Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti), Muhammad Nasir didesak untuk segera menetapkan status legalitas ijazah bupati terpilih Bengkalis Amril Mukminin.

Ketua LSM-Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL) Solihin mengemukakan, ada temuan janggal dari ijazah S1 Amril yang didaftarkannya untuk maju pencalonan bupati Bengkalis periode 2016-2021.

"Keganjilan pertama legalisir ijazahnya tertera atas nama Universiatas lain yaitu Universiatas Setia Budi. Keganjilan kedua legalisir itu ditanda tangani atas nama Ir. Ahmaruzar, MM," beber Solihin dalam diskusi Pilkada Watch bertajuk "Dugaan Penggunaan Ijazah Palsu Kepala Daerah" di bilangan Menteng, Jakata Pusat, Kamis (2/2).


Padahal, pada kopian legalisir ijazah S1 Amril tercantum atas nama Universitas Setia Budi Mandiri yang merujuk situs resmi Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi berstatus non aktif.

"Malah universitasnya termasuk dalam data 243 perguruan tinggi yang dinonaktifkan oleh Menristekdikti," jelas Solihin.

Tak hanya itu, kata Solihin, dosen atas nama Ir.Ahmaruzar,MM yang melegalisir Ijazah S1 Amrik, tidak tercantum profil ataupun namanya di Pengkalan Data Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi. Namun yang jelas hingga kini IPMPL masih menunggu perkembangan laporan ijazah Amril ke Polda Riau.

"Kemenristekdikti harus cepat selesaikan kasus ini, biar masyarakat Bengkalis bisa tenang pemimpin mereka ijazahnya palsu atau tidak," desaknya.

Mabes Polri juga harus meminta Polda Riau untuk mengusut tuntas masalah ini.

Menanggapi hal itu, Direktur Pembelajaran Kemenristekdikti ‎Paristiyanti Nurwardani menyatakan akan mempelajari lebih lanjut dan menerjunkan kembali tim untuk menelusuri dugaan ijazah palsu Bupati Bengkalis.

"Kami akan turunkan kembali tim untuk studi dokumen, wawancara dengan kopertis dan perguruan tinggi yang bersangkutan terus lakukan obeservasi proses belajar menngajar selama yang bersangkutan aktif disana," kata Paristiyanti.

Paristiyanti mengakui jika salah satu kelemahan yang sering dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi dan swasta adalah konsistensi untuk memadukan data-data mahasiswa yang ada.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya