Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

KPK Buka Peluang Usut Pembelian Teknologi Di BUMN

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 18:58 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan penyimpangan dalam pembelian barang-barang teknologi di perusahaan pelat merah. Diduga kuat cara pembeliannya sama dengan Garuda Indonesia.

"Jika memang ditemukan informasi lain yang relevan tentu akan ditindaklanjuti," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah.

Dalam kasus Garuda, KPK masih fokus pada penyidikan dua tersangka, yaitu mantan dirut Garuda, Emirsyah Satar dan pengendali utama (beneficial owner) Connaught International Pte. Ltd, Soetikno Soedarjo.


"SS diduga memberikan suap pada ESA dalam pembelian pesawat Airbus A330," jelas Febri.

Kasus suap Rolls Royse yang menyeret Emirsyah harus menjadi pintu awal KPK untuk menyelidiki semua pembelian barang barang teknologi serupa di sejumlah BUMN.

Hal itu dikatakan Presiden Direktur Centre for Banking Crisis (CBC), A Deni Daruri.

Ia mencontohkan, pembelian satelit oleh Bank BRI. Kata Deni, banyak keanehan dalam pembelian satelit seharga 220 juta dolar atau setara Rp 3 triliun itu, dengan skema cicilan selama delapan tahun.

"Kalau diteliti, cara pembelian di Garuda, hampir sama dengan yang di BUMN. Hanya beda barang saja," terangnya.

Namun menurut Deni, yang harus diinvestigasi, sejauh mana kapasitas satelitnya bisa digunakan untuk menopang bisnis perusahaan pelat merah ini.

Apa benar menguntungkan perusahaan? Berapa untungnya dari beli satelit itu? Semuanya kan harus diinvestigasi," lanjut Deni.

Keanehan lain, kata Deni, rencana Bank Mandiri berinvestasi di sektor IT untuk mendukung e-money sampai Desember 2016, senilai 11 juta dolar AS.

"Lima tahun belakangan, Bank Mandiri banyak sekali membeli barang-barang berteknologi untuk memperkuat sistem pembayaran. Nilainnya sampai puluhan bahkan ratusan juta dolar AS. Apa sudah sesuai spek dan bermanfaat? Di situ ranah KPK untuk bergerak," paparnya.

Masih menurut Deni, berdasarkan kajian CBC, investasi teknologi yang dilakukan bank-bank pelat merah (BUMN), acapkali harganya lebih mahal ketimbang bank-bank swasta. Hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi KPK untuk menelusuri ada-tidaknya korupsi.

"Saya kira, sudah waktunya KPK membongkar korupsi di bank-bank BUMN," pungkasnya.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya