Berita

Saut Situmorang/net

Hukum

KPK: Stempel Aparat Kok Jadi Koleksi Pebisnis?

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 16:44 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, meragukan keaslian stampel atau cap yang ditemukan penyidik KPK di kantor PT Impexindo Pratama yang dipimpin Basuki Hariman yang berstatus tersangka suap kepada hakim konstitusi Patrialis Akbar.

Saut telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian soal stampel yang disita KPK saat pengeledahan beberapa hari lalu.

"Wah, kata Menteri Pertanian stempel mereka ada di kantor. Jadi yang di BHR (Basuki Hariman) itu asli atau palsu ya‎," ujar Saut saat dikonfirmasi wartawan lewat pesan elektronik, Kamis (2/2).


Saut menduga kuat stampel tersebut berguna untuk memuluskan bisnis dari 20 perusahaan yang dimililki Basuki.

‎"Begini, kalau kamu menyimpan stempel aparat di rumahmu, untuk apa itu? Bisa saja kamu bilang untuk koleksi. Masa ya stempel aparat kok dikoleksi," lontarnya.

Satgas KPK menyita 28 stempel yang beberapa diantaranya bertuliskan nama kementeriaan, dari kantor PT Sumber Laut Perkasa yang dipimpin Basuki, di daerah Sunter, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

Stempel yang berhasil disita Satgas KPK antara lain stempel mirip milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta beberapa label halal yang tertulis dari negara pengekspor daging seperti Austalian, Queensland, Kanada dan Cina.

Basuki Hariman adalah tersangka penyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Patrialis Akbar. Dia diduga menyuap untuk memuluskan Judicial Review UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

‎KPK pun telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Empat orang tersangka tersebut adalah Patrialis Akbar sebagai penerima suap, Kamaludin sebagai perantara suap, dan pengusaha Basuki Hariman beserta sekretarisnya, NG Fenny. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya