Berita

Mirwan Amir/net

Hukum

KORUPSI E-KTP

Hari Ini, Pejabat PKS Dan Mantan Petinggi Banggar Digarap KPK

KAMIS, 02 FEBRUARI 2017 | 13:25 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR RI (periode 2009-2014) terkait kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP).

Hari ini, Anggota Dewan yang bakal diperiksa penyidik KPK adalah Jazuli Juwaini. Ia adalah politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sekarang menjabat Ketua Fraksi PKS di DPR RI.

Selain dia, KPK juga memeriksa mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI asal Partai Demokrat, Mirwan Amir. Kemudian, anggota Dewan dari PKB, Abdul Malik Haramain, dan mantan anggota Dewan dari Hanura, Djamal Aziz.


Jurubicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan, pemeriksaan terhadap empat politikus itu untuk melengkapi berkas penyidikan kasus dugaan suap proyek E-KTP. Mereka, sambung Febri, bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto.

"Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto)," kata Febri saat dikonfirmasi, Kamis (2/2).

Dalam proyek yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu, KPK telah menyita uang dan rekening dengan total Rp 247 miliar. Jumlah itu terdiri dari Rp 206,95 miliar, 1.132 dolar Singapura, 3.036.715,64 dolar Amerika Serikat.

Jumlah pengembalian dan penyitaan uang dan rekening itu masih jauh dari total kerugian negara dalam kasus tersebut.

Sejauh ini, KPK telah memeriksa lebih dari 285 saksi dari berbagai kalangan. Mulai dari pihak swasta, pemerintah, hingga anggota DPR.

Dua tahun perjalanan proses penyidikan kasus, KPK baru bisa menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya