Berita

Politik

Zulkifli Akan Fasilitasi Ketum Untas Bertemu Presiden

RABU, 01 FEBRUARI 2017 | 06:53 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur yang tergabung dalam Uni Timor Aswain (Untas) harus diselesaikan. Kalau tidak, akan menjadi beban sejarah.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara utama Sosialisasi Empat Pilar MPR dan Refleksi TAP MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur di hadapan pengurus Untas pimpinan Eurico Guiterez di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (31/1).

"Masalah kewarganegaraan, mengenai nasib dan soal keperdataan warga Untas harus kita selesaikan, jangan sampai menjadi beban sejarah," tegas Zulkifli.


Ia merujuk pada TAP MPR V/MPR/1999 tentang Jajak Pendapat di Timor Timur masih tetap berlaku dengan ketentuan.

"Jadi, pasca jajak pendapat di Timor Timur ada hal penting yang harus diselesaikan," ujar Zulkifli.

"Berbagai hak warga eks pengungsi Timor-Timur pasca jajak pendapat, berada dalam landasan hukum yang jelas, oleh sebab, berbagai masalah terkait eks pengungsi Timor-Timur harus segerah diselesaikan," papar dia melanjutkan.

Zulkifli berjanji akan memfasilitasi ketum dan pengurus Untas untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka menyelesaikan masalah warga eks pengungsi Timor-Timur.

"Semoga setelah pertemuan tersebut permasalahan hak warga eks pengungsi Timor-Timur bisa diselesaikan," tukasnya. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya