Berita

Habib Rizieq/Net

Hukum

FPI Siap Ajukan Praperadilan Habib Rizieq

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 09:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tim advokat Front Pembela Islam (FPI) tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan praperadilan atas status tersangka yang disandang Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.

Jurubicara FPI Slamet Ma'arif menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih berkoordinasi untuk mempersiapkan berkas pengajuan praperadilan.

"Secepatnya akan mengajukan praperadilan. Kami masih mengumpulkan berkas, nggak mau buru-buru," ujar Slamet seperti diberitakan JPNN, Selasa (31/1).


Slamet menilai saat ini sedang ada kriminalisasi terhadap para ulama. Menurutnya, Habib Rizieq yang sangat memuji Pancasila sedang dikriminalisasi. FPI, lanjutnya, berkomitmen untuk membongkar kriminalisasi yang sedang dilakukan pihak-pihak tertentu.

"Ulama sedang dikriminalisasi, setelah Habib (rizieq), Ketua GNPF MUI (Ust. Bachtiar Nasir) juga sedang diincar, seterusnya akan begitu. Kami tak akan diam, kami akan laporkan balik. Habib Rizieq Pancasilais, tesisnya pun sangat memuji Pancasila tapi kok dikriminalisasi," pungkasnya.

Polda Jawa Barat resmi menetapkan status tersangka Habib Rizieq. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 a KUHP tentang penodaan terhadap lambang negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal.

Habib Rizieq dilaporkan oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme, Sukmawati Soekarnoputri.

Adapun pernyataan yang dipersoalkan Sukmawati tersebut adalah 'Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala'. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya