Berita

Politik

Zulkifli: Pembangunan Sektor Kelautan Dan Perikanan Harus Berkeadilan

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 06:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berpijak pada prinsip kedaulatan negara, pelestarian lingkungan dan yang paling penting mewujudkan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara utama Workshop Nasional Pro Kontra Pembangunan Perikanan Kelautan yang dilaksanakan Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin (30/1).

"Pemerintah harus tegas berpihak pada nelayan, pembudidaya ikan, sampai petambak garam. Semuanya harus sejahtera," kata Zulkifli.


Sebagai ketua MPR, Zulkifli memberikan perhatian khusus jangan sampai pembangunan di sektor perikanan dan kelautan justru memperlebar kesenjangan.

"Misalnya pengkaplingan tambak-tambak udang yang luasnya ribuan hektar pada segelintir orang. Ini bisa menimbulkan kesejangan yang semakin parah," ujar Zulkifli.

Namun ia menegaskan bahwa, kesenjangan sosial ekonomi di bidang perikanan dan kelautan adalah proses panjang kesalahan di masa lalu.

"Jadi tidak tepat juga kalau sepenuhnya ditimpakan pada Jokowi-JK," ungkapnya.

Zulkifli mengapresiasi kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan yang memberikan optimisme perbaikan di bidang perikanan dan kelautan.

"Tapi program seperti penggantian alat penangkapan yang terlarang seperti cantrang dan asuransi nelayan harus lebih dipercepat distribusinya," tutupnya. [rus]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya