Berita

Politik

Zulkifli: Pembangunan Sektor Kelautan Dan Perikanan Harus Berkeadilan

SELASA, 31 JANUARI 2017 | 06:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berpijak pada prinsip kedaulatan negara, pelestarian lingkungan dan yang paling penting mewujudkan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menjadi pembicara utama Workshop Nasional Pro Kontra Pembangunan Perikanan Kelautan yang dilaksanakan Masyarakat Perikanan Indonesia (MPI) di Jakarta, Senin (30/1).

"Pemerintah harus tegas berpihak pada nelayan, pembudidaya ikan, sampai petambak garam. Semuanya harus sejahtera," kata Zulkifli.


Sebagai ketua MPR, Zulkifli memberikan perhatian khusus jangan sampai pembangunan di sektor perikanan dan kelautan justru memperlebar kesenjangan.

"Misalnya pengkaplingan tambak-tambak udang yang luasnya ribuan hektar pada segelintir orang. Ini bisa menimbulkan kesejangan yang semakin parah," ujar Zulkifli.

Namun ia menegaskan bahwa, kesenjangan sosial ekonomi di bidang perikanan dan kelautan adalah proses panjang kesalahan di masa lalu.

"Jadi tidak tepat juga kalau sepenuhnya ditimpakan pada Jokowi-JK," ungkapnya.

Zulkifli mengapresiasi kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan yang memberikan optimisme perbaikan di bidang perikanan dan kelautan.

"Tapi program seperti penggantian alat penangkapan yang terlarang seperti cantrang dan asuransi nelayan harus lebih dipercepat distribusinya," tutupnya. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya