Berita

Foto/Net

Politik

Presiden Jokowi Diingatkan Untuk Hati-hati Dengan Rini Soemarno

MINGGU, 29 JANUARI 2017 | 16:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Nawacita (AMPN), memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam aksi yang di AMPN di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), mereka membagi-bagikan selebaran berisi sejumlah peringatan untuk pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  

Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas sambil mengusung sejumlah poster dan spanduk sehingga menyita perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.


Kordinator aksi AMPN Khairul Fuad dalam orasinya menyatakan, Presiden Jokowi harus mewaspadai Rini Soemarno yang terus berupaya menempatkan orang-orangnya demi memperkuat cengkeraman atas BUMN. Terakhir yang menjadi sorotan adalah keputusan menunjuk Ahmad Bambang sebagai wakil direktur Pertamina.

Termasuk menempatkan orang-orang bermasalah di Pertamia. Semuanya dilakukan untuk menggerogoti nawacita yang dicanangkan Jokowi,” kata Khairul dalam orasinya.

Khairul menegaskan, pengaruh keluarga Soemarno terhadap Pertamina sudah mengakar lama. Dulu ada kakak kandung Rini, Ari Hernanto Soemarno yang juga pernah memimpin Pertamina.

Yang terbaru, mereka mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil dirut Pertamina. Padahal, orang ini jelas bermasalah dan sedang diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012- 2014,” tambahnya.

Pengangkatan Ahmad Bambang tersebut, imbuh dia, hanya akal-akalan untuk mendongkel Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina.  

Informasi yang beredar, para komisaris rapat rahasia dan menyetujui mendongkel Dwi Sutjipto untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujarnya.

Karenanya, AMPN mengingatkan Jokowi untuk mengganti Rini.  

Kami dukung Pak Jokowi untuk bersih-bersih kabinet, dan itu harus dari dalam Istana,” tegasnya.

Khairul juga mengaku prihatin karena banyak aktivis yang dulu vokal tiba-tiba bungkam. Beberapa aktivis yang dulu dikenal vokal memang kini mendapat posisi enak sebagai komisaris di BUMN.

 Mungkin mereka sudah kekenyangan dan tidur enak karena banyak diangkat jadi komisaris BUMN, sehingga tidak peka lagi dengan kondisi bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Darmadi Durianto mempersoalkan pengangkatan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama PT Pertamina Persero.

Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rini tidak melihat latar belakang Bambang yang sedang bermasalah karena terseret kasus dugaan korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012 hingga 2014.

Padahal Kejaksaan Agung sedang menggarap kasus itu dan sempat memeriksa Bambang.

"Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi," ujarnyaJumat (27/1).

Darmadi menjelaskan, pengangkatan Bambang berdasar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar pada 20 Oktober 2016 Kamis (20/10) jelas melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Dalam pasal 16 UU itu disebutkan, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan  keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Menteri yang mengangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test, kenyataannya semau-maunya," tegas Darmadi. [ian]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya