Berita

Foto/Net

Politik

Presiden Jokowi Diingatkan Untuk Hati-hati Dengan Rini Soemarno

MINGGU, 29 JANUARI 2017 | 16:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Nawacita (AMPN), memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam aksi yang di AMPN di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), mereka membagi-bagikan selebaran berisi sejumlah peringatan untuk pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  

Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas sambil mengusung sejumlah poster dan spanduk sehingga menyita perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.


Kordinator aksi AMPN Khairul Fuad dalam orasinya menyatakan, Presiden Jokowi harus mewaspadai Rini Soemarno yang terus berupaya menempatkan orang-orangnya demi memperkuat cengkeraman atas BUMN. Terakhir yang menjadi sorotan adalah keputusan menunjuk Ahmad Bambang sebagai wakil direktur Pertamina.

Termasuk menempatkan orang-orang bermasalah di Pertamia. Semuanya dilakukan untuk menggerogoti nawacita yang dicanangkan Jokowi,” kata Khairul dalam orasinya.

Khairul menegaskan, pengaruh keluarga Soemarno terhadap Pertamina sudah mengakar lama. Dulu ada kakak kandung Rini, Ari Hernanto Soemarno yang juga pernah memimpin Pertamina.

Yang terbaru, mereka mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil dirut Pertamina. Padahal, orang ini jelas bermasalah dan sedang diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012- 2014,” tambahnya.

Pengangkatan Ahmad Bambang tersebut, imbuh dia, hanya akal-akalan untuk mendongkel Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina.  

Informasi yang beredar, para komisaris rapat rahasia dan menyetujui mendongkel Dwi Sutjipto untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujarnya.

Karenanya, AMPN mengingatkan Jokowi untuk mengganti Rini.  

Kami dukung Pak Jokowi untuk bersih-bersih kabinet, dan itu harus dari dalam Istana,” tegasnya.

Khairul juga mengaku prihatin karena banyak aktivis yang dulu vokal tiba-tiba bungkam. Beberapa aktivis yang dulu dikenal vokal memang kini mendapat posisi enak sebagai komisaris di BUMN.

 Mungkin mereka sudah kekenyangan dan tidur enak karena banyak diangkat jadi komisaris BUMN, sehingga tidak peka lagi dengan kondisi bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Darmadi Durianto mempersoalkan pengangkatan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama PT Pertamina Persero.

Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rini tidak melihat latar belakang Bambang yang sedang bermasalah karena terseret kasus dugaan korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012 hingga 2014.

Padahal Kejaksaan Agung sedang menggarap kasus itu dan sempat memeriksa Bambang.

"Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi," ujarnyaJumat (27/1).

Darmadi menjelaskan, pengangkatan Bambang berdasar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar pada 20 Oktober 2016 Kamis (20/10) jelas melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Dalam pasal 16 UU itu disebutkan, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan  keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Menteri yang mengangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test, kenyataannya semau-maunya," tegas Darmadi. [ian]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya