Berita

Foto/Net

Politik

Presiden Jokowi Diingatkan Untuk Hati-hati Dengan Rini Soemarno

MINGGU, 29 JANUARI 2017 | 16:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Nawacita (AMPN), memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam aksi yang di AMPN di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), mereka membagi-bagikan selebaran berisi sejumlah peringatan untuk pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  

Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas sambil mengusung sejumlah poster dan spanduk sehingga menyita perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.


Kordinator aksi AMPN Khairul Fuad dalam orasinya menyatakan, Presiden Jokowi harus mewaspadai Rini Soemarno yang terus berupaya menempatkan orang-orangnya demi memperkuat cengkeraman atas BUMN. Terakhir yang menjadi sorotan adalah keputusan menunjuk Ahmad Bambang sebagai wakil direktur Pertamina.

Termasuk menempatkan orang-orang bermasalah di Pertamia. Semuanya dilakukan untuk menggerogoti nawacita yang dicanangkan Jokowi,” kata Khairul dalam orasinya.

Khairul menegaskan, pengaruh keluarga Soemarno terhadap Pertamina sudah mengakar lama. Dulu ada kakak kandung Rini, Ari Hernanto Soemarno yang juga pernah memimpin Pertamina.

Yang terbaru, mereka mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil dirut Pertamina. Padahal, orang ini jelas bermasalah dan sedang diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012- 2014,” tambahnya.

Pengangkatan Ahmad Bambang tersebut, imbuh dia, hanya akal-akalan untuk mendongkel Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina.  

Informasi yang beredar, para komisaris rapat rahasia dan menyetujui mendongkel Dwi Sutjipto untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujarnya.

Karenanya, AMPN mengingatkan Jokowi untuk mengganti Rini.  

Kami dukung Pak Jokowi untuk bersih-bersih kabinet, dan itu harus dari dalam Istana,” tegasnya.

Khairul juga mengaku prihatin karena banyak aktivis yang dulu vokal tiba-tiba bungkam. Beberapa aktivis yang dulu dikenal vokal memang kini mendapat posisi enak sebagai komisaris di BUMN.

 Mungkin mereka sudah kekenyangan dan tidur enak karena banyak diangkat jadi komisaris BUMN, sehingga tidak peka lagi dengan kondisi bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Darmadi Durianto mempersoalkan pengangkatan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama PT Pertamina Persero.

Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rini tidak melihat latar belakang Bambang yang sedang bermasalah karena terseret kasus dugaan korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012 hingga 2014.

Padahal Kejaksaan Agung sedang menggarap kasus itu dan sempat memeriksa Bambang.

"Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi," ujarnyaJumat (27/1).

Darmadi menjelaskan, pengangkatan Bambang berdasar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar pada 20 Oktober 2016 Kamis (20/10) jelas melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Dalam pasal 16 UU itu disebutkan, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan  keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Menteri yang mengangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test, kenyataannya semau-maunya," tegas Darmadi. [ian]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya