Berita

Foto/Net

Politik

Presiden Jokowi Diingatkan Untuk Hati-hati Dengan Rini Soemarno

MINGGU, 29 JANUARI 2017 | 16:02 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Nawacita (AMPN), memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam aksi yang di AMPN di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), mereka membagi-bagikan selebaran berisi sejumlah peringatan untuk pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.  

Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas sambil mengusung sejumlah poster dan spanduk sehingga menyita perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.


Kordinator aksi AMPN Khairul Fuad dalam orasinya menyatakan, Presiden Jokowi harus mewaspadai Rini Soemarno yang terus berupaya menempatkan orang-orangnya demi memperkuat cengkeraman atas BUMN. Terakhir yang menjadi sorotan adalah keputusan menunjuk Ahmad Bambang sebagai wakil direktur Pertamina.

Termasuk menempatkan orang-orang bermasalah di Pertamia. Semuanya dilakukan untuk menggerogoti nawacita yang dicanangkan Jokowi,” kata Khairul dalam orasinya.

Khairul menegaskan, pengaruh keluarga Soemarno terhadap Pertamina sudah mengakar lama. Dulu ada kakak kandung Rini, Ari Hernanto Soemarno yang juga pernah memimpin Pertamina.

Yang terbaru, mereka mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil dirut Pertamina. Padahal, orang ini jelas bermasalah dan sedang diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012- 2014,” tambahnya.

Pengangkatan Ahmad Bambang tersebut, imbuh dia, hanya akal-akalan untuk mendongkel Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina.  

Informasi yang beredar, para komisaris rapat rahasia dan menyetujui mendongkel Dwi Sutjipto untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujarnya.

Karenanya, AMPN mengingatkan Jokowi untuk mengganti Rini.  

Kami dukung Pak Jokowi untuk bersih-bersih kabinet, dan itu harus dari dalam Istana,” tegasnya.

Khairul juga mengaku prihatin karena banyak aktivis yang dulu vokal tiba-tiba bungkam. Beberapa aktivis yang dulu dikenal vokal memang kini mendapat posisi enak sebagai komisaris di BUMN.

 Mungkin mereka sudah kekenyangan dan tidur enak karena banyak diangkat jadi komisaris BUMN, sehingga tidak peka lagi dengan kondisi bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Darmadi Durianto mempersoalkan pengangkatan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama PT Pertamina Persero.

Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rini tidak melihat latar belakang Bambang yang sedang bermasalah karena terseret kasus dugaan korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012 hingga 2014.

Padahal Kejaksaan Agung sedang menggarap kasus itu dan sempat memeriksa Bambang.

"Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi," ujarnyaJumat (27/1).

Darmadi menjelaskan, pengangkatan Bambang berdasar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar pada 20 Oktober 2016 Kamis (20/10) jelas melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.

Dalam pasal 16 UU itu disebutkan, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan  keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Menteri yang mengangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test, kenyataannya semau-maunya," tegas Darmadi. [ian]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya