Permintaan maaf Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat kepada publik tak cukup untuk mengobati kepercayaan masyarakat. Terlebih kasus suap yang menyeret hakim konstitusi kembali terjadi.
Mantan Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki menilai, MK tidak belajar untuk berbenah dari kasus Akil Mochtar sehingga kasus dugaan suap terhadap penjaga konstitusi berulang kembali.
Menurutnya, saat Akil Mochtar dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), MK telah mengilangkan momentum untuk melakukan perbaikan.
"Kita ini selalu menghilangkan momentum untuk perbaikan, kita membuangnya secara sia-sia. Contoh, Akil mochtar tertangkap kita bukan main goncangnya republik ini kaya mau kiamat. Terus hilang begitu saja. Sekarang ada masalah baru, baru berbenah," ujarnya dalam diskusi "Lagi, Korupsi di Mahkamah Konstitusi?"‎ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1).
Suparman menilai, sudah waktunya MK berinisiatif melakukan evaluasi internal. Salah satunya mengenai mekanisme rekrutmen calon hakim MK yang diserahkan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Menurutnya, tidak salah jika MK memberikan usulkan terkait penyeragaman mekanisme calon hakim MK kepada Presiden, DPR dan Mahkamah Agung.
"Nggak cukup hanya menyesal minta maaf, saya gagal memimpin, itu nggak cukup. Mereka harus berinisiatif, menyusun usulan di internal dan sampaikan ke tiga lembaga mengenai mekanisme rekrutmen. Ini harus dilakukan kalau itu tidak dilakukan ini (kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar) bisa berulang," pungkasnya.
Dalam jumpa pers terkait penangkapan Patrialis, Ketua MK Arief menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. "Ya Allah saya mohon ampun kenapa sampai ini terjadi lagi. Saya mohon maaf kepada bangsa," jelasnya.
MK mendukung pengusutan kasus tersebut.
[zul]
