Dewan Etik MK Resmi Pecat Patrialis Akbar

Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memecat Patrialis Akbar, hakim konstitusi yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penerimaan suap.

Menurut Ketua MK Arief Hidayat, pembebastugasan Patrialis sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2014 tentang Pembentukan Majelis Kehormatan dan Pembebastugasan Hakim.

"Jadi, telah membebastugaskan hakim terduga Patrialis Akbar dari tugas dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi sejak hari ini," ujarnya di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (27/1).
 

 
Arief menjelaskan, keputusan tersebut berdasarkan usulan Dewan Etik MK. Yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan keputusan memecat Patrialis.

"Jadi dalam RPH telah mengambil keputusan itu," bebernya.

Pada Rabu malam lalu (25/1), KPK menangkap Patrialis bersama 10 orang lagi dalam operasi tangkap tangan di tiga lokasi, yaitu lapangan golf Rawamangun, Sunter, dan mall Grand Indonesia. Hasil pemeriksaan menyatakan mantan menteri Hukum dan HAM tersebut sebagai tersangka penerima suap terkait pembahasan uji materi UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. KPK juga menetapkan Kamaluddin, rekan Patrialis yang berperan sebagai perantara. Penyidik juga menetapkan tersangka pemberi suap, yakni Basuki Hariman dari pihak swasta, dan Ng Fenny yang merupakan sekretarisnya. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu.

Patrialis dan Kamal dijerat pasal 12 huruf (c) atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Basuki dan Ng Fenny selaku pemberi suap dijerat pasal 6 ayat 1 atau pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [wah]