Berita

Patrialis Akbar/net

Hukum

Dewan Etik: Patrialis Akbar Hakim Konstitusi Yang Paling Sering Diperiksa

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 17:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perkara dugaan menerima suap, Patrialis Akbar adalah Hakim Konstitusi yang paling sering diperiksa Dewan Etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut diakui Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar, dalam wawancara yang ditayangkan langsung sebuah stasiun televisi swasta, sesaat lalu.  

"Beliau termasuk yang paling sering diperiksa Dewan Etik. Pertama, karena informasi di media cetak atau diberitakan media elektronik. Kedua adalah karena laporan dari masyarakat khususnya pihak berperkara," ungkap Abdul.


Dia juga mengatakan, Patrialis selalu menyampaikan terimakasih jika ditegur oleh Dewan Etik.

"Paling sering diperiksa dan kami ingatkan, sejauh ini beliau merasa berterimakasih karena selalu diingatkan Dewan Etik," tambahnya.

Seingat Abdul, kasus yang sering menjerat Patrialis adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataannya di media massa. Selain itu, mantan anggota DPR RI yang juga eks Menteri Hukum dan HAM itu kerap tidak disiplin dalam menjalankan tugas pokok.

"Suka ngomong di media, hakim kan harus batasi omongannya. Dalam kode etik dikatakan, Hakim Konstitusi harus utamakan tugas pokoknya. Mengajar dan menguji boleh, tapi harus di luar tugas pokoknya," urai Abdul.

Meski paling sering diperiksa Dewan Etik terkait laporan masyarakat, Patrialis belum pernah menerima sanksi. Hal itu karena kebanyakan laporan masyarakat yang masuk tidak memiliki bukti kuat.

"Pada umumnya buktinya lemah. Terlepas belum dijatuhi sanksi, tapi beliau paling sering diperiksa. Semua kasusnya sudah ditangani dan sudah sampai pada putusan yang dapat dibaca di website MK," jelasnya. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

UPDATE

Restorative Justice Jadi Komedi saat Diucapkan Jokowi

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:08

Pembentukan Dewan Perdamaian Trump Harus Dikritisi Dunia Islam

Selasa, 27 Januari 2026 | 04:00

Eggi Sudjana Pengecut, Mau Cari Aman Sendiri

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:15

Beasiswa BSI Maslahat Sentuh Siswa Dhuafa

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:12

Purbaya Bakal Sidak Perusahaan Baja China Pengemplang Pajak

Selasa, 27 Januari 2026 | 03:03

Kirim Surat ke Prabowo, Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:32

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai SPPG Jadi PPPK Jomplang dengan Nasib Guru Madrasah

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:17

Dukung Prabowo, Gema Bangsa Bukan Cari Jabatan

Selasa, 27 Januari 2026 | 02:01

Lingkaran Setan Izin Muadalah

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:38

Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi dan Konstitusi

Selasa, 27 Januari 2026 | 01:13

Selengkapnya