Berita

Patrialis Akbar/net

Hukum

Dewan Etik: Patrialis Akbar Hakim Konstitusi Yang Paling Sering Diperiksa

KAMIS, 26 JANUARI 2017 | 17:33 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena perkara dugaan menerima suap, Patrialis Akbar adalah Hakim Konstitusi yang paling sering diperiksa Dewan Etik Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut diakui Ketua Dewan Etik Hakim Konstitusi, Abdul Mukhtie Fadjar, dalam wawancara yang ditayangkan langsung sebuah stasiun televisi swasta, sesaat lalu.  

"Beliau termasuk yang paling sering diperiksa Dewan Etik. Pertama, karena informasi di media cetak atau diberitakan media elektronik. Kedua adalah karena laporan dari masyarakat khususnya pihak berperkara," ungkap Abdul.


Dia juga mengatakan, Patrialis selalu menyampaikan terimakasih jika ditegur oleh Dewan Etik.

"Paling sering diperiksa dan kami ingatkan, sejauh ini beliau merasa berterimakasih karena selalu diingatkan Dewan Etik," tambahnya.

Seingat Abdul, kasus yang sering menjerat Patrialis adalah berkaitan dengan pernyataan-pernyataannya di media massa. Selain itu, mantan anggota DPR RI yang juga eks Menteri Hukum dan HAM itu kerap tidak disiplin dalam menjalankan tugas pokok.

"Suka ngomong di media, hakim kan harus batasi omongannya. Dalam kode etik dikatakan, Hakim Konstitusi harus utamakan tugas pokoknya. Mengajar dan menguji boleh, tapi harus di luar tugas pokoknya," urai Abdul.

Meski paling sering diperiksa Dewan Etik terkait laporan masyarakat, Patrialis belum pernah menerima sanksi. Hal itu karena kebanyakan laporan masyarakat yang masuk tidak memiliki bukti kuat.

"Pada umumnya buktinya lemah. Terlepas belum dijatuhi sanksi, tapi beliau paling sering diperiksa. Semua kasusnya sudah ditangani dan sudah sampai pada putusan yang dapat dibaca di website MK," jelasnya. [ald]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya