Berita

Donald Trump/Reuters

Dunia

Analis: Pasca Tarik Diri Dari TPP, Trump Harus Dekati Jepang, Taiwan Dan Vietnam

SELASA, 24 JANUARI 2017 | 16:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menarik Amerika Serikat dari kesepakatan dagang  Trans-Pacific Partnership (TPP).

Hal itu secara otomatis menjauhkan Amerika Serikat dari sekutu Asianya.

Trump mengatakan bahwa langkah itu adalah untuk meningkatkan manufaktur Amerika Serikat. Ia hanya akan melakukan penawaran dagang satu per satu dengan negara lain yang Amerika inginkan. Tapi secara tegas ia akan menghentikan perdagangan jika dalam 30 hari pertama adal salah satu pihak yang bertingkah.


"Kami akan menghentikan transaksi perdagangan konyol yang telah mengambil semua orang keluar dari negara kita dan mengambil perusahaan dari negara kita," kata Trump saat ia bertemu dengan para pemimpin serikat buruh di Gedung Putih Roosevelt Room.

Diketahui bahwa TPP didukung oleh Presiden Amerika Serikat sebelumnya, Barack Obama, namun tidak pernah disetujui oleh Kongres.

Obama telah membingkai TPP sebagai upaya untuk menulis aturan perdagangan Asia dan membangun kepemimpinan ekonomi Amerika Serikat di kawasan itu sebagai bagian dari "poros ke Asia."

Sikap perdagangan Trump mencerminkan perasaan yang berkembang di kalangan orang Amerika yang menilai bahwa penawaran perdagangan internasional telah menyakiti pasar kera Amerika Serikat.

Partai Republik telah lama memegang pandangan bahwa perdagangan bebas adalah suatu keharusan, namun suasana hati yang telah berubah.

"Ini akan sangat sulit untuk melawan perkelahian itu," kata Lanhee Chen, seorang rekan Hoover Institution yang menjadi penasihat kebijakan domestik untuk calon presiden dari Partai Republik tahun 2012 Mitt Romney.

"Trump mencerminkan tren yang telah jelas selama bertahun-tahun."

Sedangkan Harry Kazianis, direktur studi pertahanan di Pusat untuk Kepentingan Nasional think tank di Washington mengatakan Trump sekarang harus mencari cara alternatif untuk meyakinkan sekutu di Asia.

"Hal ini dapat mencakup perjanjian perdagangan bilateral. Jepang, Taiwan dan Vietnam harus didekati pertama karena mereka adalah kunci untuk setiap strategi baru Asia," jelasnya. [mel]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya