Berita

AM Putut Prabantoro (baju hitam)/RMOL

Politik

Bos Purnawirawan AD Ikut Matangkan IRI

MINGGU, 22 JANUARI 2017 | 13:56 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Gagasan pembentukan Indonesia Raya Incorporated (IRI) sebagai pendekatan kemakmuran baru bagi Indonesia terus dimatangkan.

Sebagai penggagas, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayasa Unmada AM Putut Prabantoro mengatakan Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri akan menyampaikan paparannya mengenai IRI yang sekaligus menjadi pembuka Focus Group Discussion (FGD) IRI di Hotel Horison, Batam, Kepulauan Riau, Senin (23/1).

Kiki memang sudah menyampaikan mendukung terwujudnya IRI karena secara konsep berpijak pada wawasan nusantara. Selain akan menangkal ancaman perpecahan akibat tidak meratanya kesejahteraan, IRI juga bisa menjadi kekuatan menjaga kedaulatan NKRI terutama di bidang ekonomi dari rongrongan negara asing.


"FGD ini mencoba mengerucutkan gagasan IRI dengan wawasan nusantara dari PPAD," kata Putut kepada wartawan di Batam, Kepri, Minggu (22/1).

Menurutnya, gagasan besar IRI sebagaimana disampaikan Kiki Syahnakri, sangat selaras dengan wawasan nusantara sebagai suatu kesepakatan dan cara pandang bangsa tentang lingkungan yang bukan hanya kesatuan teritorial semata tapi juga kesatuan ekonomi politik sosial budaya.

"Ekonomi Indonesia harus dibangun dalam konsep wawasan kebangsaan. Ekonomi kita ekonomi Pancasila, bukan kapitalis bukan juga sosialis. Undang-Undang Dasar 45 sudah menjelaskan konteks sumber-sumber ekonomi itu harus diapakan," katanya.

Sebanyak 14 akademisi dari perguruan tinggi ternama Indonesia bersama beberapa perwakilan PPAD akan hadir dalam FGD kali ini. Putut berharap FGD ini semakin mematangkan konsep IRI. FGD pertama yang juga dihadiri akademisi dari 14 perguruan tinggi di Indonesia telah dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada 21 Desember 2016.

Poin utama dari IRI adalah baik industri hilir dan industri hulu harus dimiliki negara dan rakyat melalui 'perkawinan' badan usaha permerintah (negara) dan badan usaha pemerintah daerah yang masing-masing menguasai saham mayoritas di badan usahanya.[wid]


Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya