DPR: 4 Pilar Demokrasi Bertanggung Jawab Jika Partisipasi Pilkada Rendah

DPR ingin pemerintah daerah terlibat aktif dalam sosialisasi Pilkada. Hal ini juga menjadi pembahasan revisi UU 8/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Ini kita ingin lihat juga, ada nggak upaya Pemda melakukan itu. Kalau misalnya tidak dilakukan, saya sama kuatirnya bahwa Pilkada 2017 akan kembai tejadi penurunan tingkat partisipasi publik," kata Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Edy di gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1).

Pemberitaan di media juga menjadi perhatian DPR. Menurut Edy, media hanya fokus Pilkada Jakarta. Padahal ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak.

"100 daerah lainnya seperti tidak terdengar gaungnya," kritiknya.

Kondisi ini diperparah dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dinilainya sangat minim.

"Selain DKI. Kita ke Riau, Papua, Sulawesi. Kita melihat ya (minim sekali. Pemerintah kan maunya pas kita membahas UU itu, sampai presiden bicara kok Pilkada sepi-sepi saja. Akhirnya norma kita ubah. kita tambah kewajiban Pemda melakukan sosialisasi, kita tambah paslon untuk boleh mencetak APK. Tapi faktanya sekarang semaraknya masih kurang," bebernya, mengeluhkan.

Untuk itu Komisi II DPR akan membicarakan permasalahan yang ada dengan pihak-pihak terkait, semisal KPU selaku penyelenggara Pemilu.

"Misal saya calon, terus kebanyakan janji. Pas kepilih tidak direalisasikan. Saya kira jauh konteks yang ada," katanya.

Edy menambahkan, jika masyarakat semakin tak peduli dengan proses demokrasi, maka bukan hanya kesalahan parpol, tapi seluruh pilar demokrasi.

"Termasuk media. Lembaga presiden juga. Karena tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut kontestasi di Pemilu dalam rangka konsolidasi demokrasi kan persepsi masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau demokrasi dinilai semakin apatis berarti semua memberi kontribusi terhadap soal ini," pungkasnya.[wid]